Kejaksaan Agung (Kejagung) akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menelusuri yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan para tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi SPPG mana saja yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra BGN.
Koordinasi dengan BGN
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN untuk menginventarisasi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. "Kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (3/6).
Menurut Syarief, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun, dalam praktiknya, banyak SPPG yang ditunjuk karena memiliki afiliasi dengan petinggi BGN, meskipun tidak memenuhi syarat sebagai mitra.
Peran Tersangka
Syarief menjelaskan bahwa penunjukan yayasan yang tidak berhak itu dilakukan oleh Dadan bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan memberikan atensi khusus kepada yayasan yang terafiliasi. Sebagai imbalan, yayasan tersebut menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap hari.
"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS dan Saudara LP," imbuhnya.
Kerugian Negara
Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian keuangan yang signifikan. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Kejari Jaksel. Kejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih banyak yayasan yang terafiliasi dan memastikan program MBG berjalan sesuai aturan.
