Prosesi groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project (Mastran) sekaligus penandatanganan kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO) menandai era baru transportasi publik di kawasan Bandung Raya. Acara yang berlangsung di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Rabu (22/7) ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, serta para bupati dan wali kota se-Bandung Raya.
Target Operasional BRT 2027
Melalui program Mastran, sistem transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2027. Sistem ini akan didukung jaringan transportasi modern yang mencakup jalur khusus, ratusan halte, depo, hingga Intelligent Transportation System (ITS). Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan layanan transportasi umum yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berkeadilan. "Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berharap penyelenggaraan pembangunannya berjalan aman, lancar, tanpa gangguan, dan mampu menghadirkan kualitas infrastruktur yang bermutu tinggi," ucap Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/26).
KDM menambahkan bahwa transportasi publik kini telah menjadi kebutuhan dasar warga metropolitan. "Kita memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan yang prima, terdigitalisasi, dan (saling) terkoneksi," tambahnya.
Perubahan Perilaku dan Keamanan
Sejalan dengan hadirnya infrastruktur baru, KDM mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi publik agar lebih tertib. Kesadaran menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga etika berinteraksi di ruang publik menjadi hal krusial. Pemerintah juga perlu memberikan pelayanan yang apik untuk menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang, termasuk ketersediaan fasilitas kebersihan, trotoar yang layak, penerangan jalan yang memadai, hingga pengamanan ekstra. "Karena semakin tinggi trafik transportasi publik kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pengamanan yang kuat maka akan (berpotensi) meningkatkan kejahatan," sambungnya.
Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa peningkatan sistem transportasi di kawasan metropolitan harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah. "Jawa Barat harus adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Pendanaan
Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa Kawasan Cekungan Bandung memiliki tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi, namun sering diiringi masalah kemacetan yang merugikan produktivitas, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Indonesia Mass Transit Project sebagai solusi jangka panjang. "Groundbreaking hari ini menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan transportasi publik modern. Kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi sehingga menjadi opsi utama mobilitas masyarakat," ujar Dudy.
Ia memaparkan bahwa BRT nantinya akan menjadi tulang punggung mobilitas yang terhubung langsung dengan kereta api dan angkutan pengumpan (feeder). Penandatanganan PSO juga dipastikan menjamin keberlangsungan operasional layanan dengan tarif yang terjangkau bagi semua kalangan.
Investasi dan Detail Teknis
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan program BRT Cekungan Bandung didukung pendanaan dari Pemerintah Indonesia, World Bank, dan Agence Française de Développement (AFD). Proyek Mastran secara nasional memiliki nilai pembiayaan mencapai USD264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT di Cekungan Bandung, total investasi dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun yang mencakup: pembangunan 21 kilometer jalur khusus BRT, 6 depo utama BRT, 719 halte off-corridor dan 34 halte on-corridor, serta penerapan Intelligent Transportation System (ITS) untuk mendukung integrasi layanan.
Aan merinci pembangunan tahap pertama difokuskan pada halte off-corridor, Depo Cicaheum, Depo Leuwipanjang, dan jalur utama BRT. Tahap berikutnya akan menyasar pembangunan halte ikonik di Tegalega, Alun-alun Bandung, Stasiun Hall, Kiara Artha Park, serta depo tambahan di Cimenyan, Padalarang, Soreang, dan Majalaya. Ke depannya, sistem BRT ini ditargetkan memiliki waktu tunggu (headway) maksimal 7 menit pada jam sibuk dan 15 menit di luar jam sibuk. "Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga masyarakat Bandung Raya segera menikmati transportasi publik yang efisien, andal, dan berkelanjutan," pungkas Aan.
