Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan. Langkah ini difokuskan pada angkutan antar kabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong transformasi tata kelola transportasi umum di Jawa Barat.
Rencana Peremajaan Angkot dan Skema Pembiayaan
KDM menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar menertibkan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret bagi para sopir angkot. Pihaknya berencana memberdayakan para sopir agar dapat menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak. "Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar KDM dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Sejalan dengan visi ramah lingkungan, KDM juga mewacanakan agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV). Hal itu untuk menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan di Jawa Barat.
Ekosistem Transportasi Modern
Lebih lanjut, KDM menegaskan bahwa keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan. Menurutnya, ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.
"Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," ungkapnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan transportasi perkotaan.
Pembukaan Kembali Bandara Husein Sastranegara
Selain transportasi darat, KDM juga membawa kabar baik bagi sektor transportasi udara. Mulai Agustus 2026, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan kembali beroperasi untuk melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia. Pemda Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut.
Seiring dengan rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar iklim pariwisata dan sektor ekonomi lokal dapat tumbuh optimal. Bandara Husein Sastranegara diharapkan menjadi pintu gerbang yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Koordinasi dengan Bandara Kertajati
Terkait pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan secara intensif. Dia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi tulang punggung untuk penerbangan ibadah, khususnya Haji dan Umrah. "Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," tutup KDM.
Dengan kebijakan ini, diharapkan transportasi di Jawa Barat semakin terintegrasi dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
