Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Malaysia tiba-tiba memanas setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan akan mendeportasi warga Israel yang ditemukan tinggal di negaranya. Pernyataan itu disampaikan saat otoritas Malaysia menyelidiki dugaan keterlibatan seorang warga negara Israel dalam operasional Network School, sebuah komunitas hunian swasta di Johor.
Anwar menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan berkompromi jika dugaan itu terbukti benar. "Jika ditemukan adanya pelanggaran, tindakan tegas harus diambil," kata Anwar dilansir The Star dan Anadolu Agency, Jumat (24/7/2026). Ia menambahkan bahwa Malaysia tidak mengakui Israel dan akan mendeportasi warga Israel yang ditemukan.
Pemanggilan Dubes Malaysia oleh AS
Departemen Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, untuk meminta penjelasan atas sikap Kuala Lumpur terkait Israel. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan bahwa Dubes Shahrul Ikram telah menyampaikan bahwa kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui Israel bukanlah hal baru. "Itu memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi sikap kami," tegas Mohamad Hasan dalam pernyataannya yang dikutip Bernama pada Kamis (23/7) malam.
Mohamad Hasan menjelaskan bahwa ada seorang individu berkewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS. Namun, setelah diketahui juga memegang kewarganegaraan Israel, ia diminta untuk pergi. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS atau Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur.
Kemarahan Anggota Kongres AS
Delapan anggota Kongres AS mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menyatakan kemarahan mereka atas ucapan Anwar. Mereka mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk mengkaji kembali hubungan keamanan dan ekonomi Washington dengan Kuala Lumpur. Para anggota Kongres itu juga menyerukan penghentian pendanaan bagi program "Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional" yang menyediakan pelatihan profesional dari AS untuk personel militer Malaysia.
Menanggapi hal tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan akan mempertahankan kebijakan mengusir warga Israel dari Malaysia. "Saya ingin menanggapi para anggota parlemen AS, setidaknya sebagian dari mereka, yang secara tegas menyatakan Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak negara lain," kata Anwar dalam pernyataannya pada Rabu (22/7). "Hal itu sama sekali tidak masuk akal, karena menurut pandangan kami, kebijakan ini telah diterapkan oleh Malaysia selama beberapa dekade, bahwa kami menentang kehadiran warga negara Israel, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel di sini karena mereka merupakan bagian tak terpisahkan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan terus-menerus terhadap Palestina dan Gaza," ujarnya.
Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan tunduk pada intimidasi. "Malaysia merupakan negara yang merdeka dan kami menggunakan hak-hak kami dan bangga untuk menyatakan bahwa rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan. Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegasnya.
Dampak Terhadap Hubungan Bilateral
Anwar mengatakan bahwa protes dari anggota Kongres AS tersebut seharusnya tidak mempengaruhi hubungan dengan AS. Ia menegaskan Malaysia tetap menyambut baik warga negara AS serta investasi bisnis dan perdagangan dari negara tersebut. "Kami menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat sama seperti kami melakukannya dengan negara-negara lainnya, namun mustahil bagi kami untuk bersikap begitu penakut hingga tidak berani mengecam tindakan berlebihan seperti pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza," tandasnya.
Network School yang didirikan oleh investor AS Balaji Srinivasan merupakan komunitas "digital nomad" yang mengusung konsep hunian dan pembelajaran bersama. Program tersebut menjadi sorotan setelah pengguna media sosial menuding adanya peserta dari Israel. Otoritas imigrasi Kuala Lumpur menyelidiki dan menemukan bahwa seluruh peserta memiliki dokumen perjalanan yang sah, namun program tersebut tetap dihentikan pada Selasa (21/7) waktu setempat.
Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina. Kebijakan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan tidak akan berubah meskipun ada tekanan dari AS.
