Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menginstruksikan para kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif, baik DPR RI maupun DPRD, untuk tidak mengganti nomor handphone (HP) setelah resmi menjabat. Instruksi ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga yang kesulitan menghubungi wakilnya di parlemen karena nomor HP-nya berganti.
Menurut Sarmuji, nomor HP yang tetap aktif merupakan salah satu bentuk kedekatan antara wakil rakyat dengan masyarakat. Akses komunikasi yang mudah akan membuat masyarakat tidak segan menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Instruksi di Hadapan Kader Golkar
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji saat ditemui wartawan dalam acara Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Senin, 3 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan konstituen sebagai kunci keberlanjutan partai.
“Untuk anggota DPR RI, wajib hukumnya memelihara akar rumput. Wajib hukumnya memelihara konstituennya. Karena bagaimanapun partai ini bisa besar kalau akar rumputnya, konstituennya bisa dipelihara, khususnya pada anggota DPR RI atau DPRD di daerah pemilihannya masing-masing,” kata Sarmuji.
Jangan Ganti Nomor HP Setelah Terpilih
Sarmuji mengaku sering mendengar ungkapan dari masyarakat bahwa calon legislatif rajin membagikan nomor HP saat masa kampanye, namun setelah terpilih justru mengganti nomor tersebut. Hal ini membuat warga sulit menyampaikan keluhan atau aspirasi.
“Kita nggak kepingin ada ungkapan dari rakyat yang sering kita dengar: kalau lagi mau mencalonkan diri, anggota DPR RI atau DPRD bagi-bagi nomor HP. ‘Wah ini nomor HP, kalau ada masalah tolong dihubungi’. Begitu nggak jadi, begitu jadi anggota DPR RI atau DPRD, nomor HP-nya ganti, supaya nggak bisa dihubungi. Kita nggak kepingin kader Partai Golkar seperti itu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kader Golkar yang duduk di legislatif harus bisa dihubungi setiap saat oleh masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung.
“Kita ingin sampai kapan pun anggota DPR RI atau DPRD kabupaten/kota, provinsi, harus tetap menjaga konstituennya, setiap saat bisa dihubungi, setiap saat bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya,” jelas Sarmuji.
Kader Harus Aktif dan Bermanfaat di Lingkungan
Selain persoalan nomor HP, Sarmuji juga meminta seluruh kader Partai Golkar untuk aktif bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ia mendorong kader memiliki peran nyata, bukan hanya sekadar menjadi anggota partai.
“Kita minta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya di lingkungan terdekatnya, di RT-nya, di RW-nya. Jadi kalau ada kader Golkar yang tidak punya manfaat di RT dan RW-nya, itu perlu kita panggil untuk segera kita upgrade. Karena keberadaan Partai Golkar di wilayahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di sekitar tinggalnya masing-masing, dia harus memiliki pengaruh, memiliki peran, dan memiliki manfaat untuk masyarakat sekitarnya,” imbuhnya.
Menurut Sarmuji, keberadaan kader yang bermanfaat di lingkungan akan memperkuat citra partai di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Partai Golkar untuk terus hadir dan dekat dengan rakyat, terutama menjelang berbagai agenda politik ke depan.
Acara Training of Trainers Akademi Partai Golkar tersebut merupakan bagian dari upaya partai dalam menyiapkan kader-kader yang siap bertugas, baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Partai Golkar melalui kader-kadernya di DPR dan DPRD diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
