Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menghadirkan program double degree yang menggabungkan Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Program Studi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Program ini akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Program tersebut diinisiasi oleh Departemen Digital Governance and Public Policy UMY. Departemen ini secara khusus mengembangkan kajian tentang tata kelola digital dan kebijakan publik, sehingga kombinasi antara ilmu pemerintahan dan AI menjadi langkah strategis dalam merespons kebutuhan zaman.
Jawaban atas Transformasi Digital Pemerintah
Digitalisasi telah mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mengambil keputusan. Saat ini, data menjadi komoditas utama dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, UMY menilai sumber daya manusia yang menguasai dua bidang sekaligus—pemerintahan dan teknologi AI—sangat dibutuhkan.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Awang Darumurti, S.IP., M.Si., mengatakan skema jurusan baru ini bertujuan mendukung smart governance. “Skema jurusan baru ini bertujuan mendukung smart governance,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.
Kombinasi Keilmuan untuk Lulusan Masa Depan
Program double degree ini dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memahami struktur pemerintahan, tetapi juga mampu menguasai teknologi kecerdasan buatan. Mahasiswa akan menempuh dua disiplin ilmu sekaligus, sehingga lulusannya memiliki perspektif sosial yang kuat sekaligus keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor publik.
Melalui kurikulum terpadu, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana AI digunakan untuk menganalisis data kebijakan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, hingga menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk persoalan tata kelola. Hal ini sejalan dengan arah transformasi digital di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
Mendukung Smart Governance
Smart governance merupakan konsep yang menekankan penggunaan teknologi untuk membuat pemerintahan lebih terbuka, partisipatif, dan efektif. Dengan adanya program double degree ini, UMY berharap dapat melahirkan kader-kader pemerintahan yang siap merancang kebijakan berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
AI dapat membantu pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari prediksi kebutuhan layanan, analisis sentimen publik, hingga otomatisasi proses administrasi. Namun, tanpa pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan dan kebijakan, teknologi tersebut tidak akan berjalan optimal. Karena itu, kombinasi ini menjadi nilai tambah bagi para lulusan.
Prospek dan Dampaknya bagi Sektor Publik
Lulusan program double degree ini diharapkan mampu mengisi berbagai peran, baik di pemerintahan, lembaga riset, maupun perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan sektor publik. Mereka dapat menjadi perancang kebijakan yang melek teknologi, analis data pemerintah, serta pengembang solusi AI untuk pelayanan publik.
Kehadiran program ini juga menjadi bukti komitmen UMY dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan memadukan ilmu sosial dan teknologi, kurikulum yang ditawarkan tidak hanya mengejar kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat kemampuan analitis, etika, dan kepemimpinan pemerintahan.
Program double degree UMY ini dijadwalkan mulai tahun 2026. Proses persiapan, termasuk penyusunan kurikulum dan kolaborasi antar program studi, menjadi bagian penting agar lulusan yang dihasilkan benar-benar siap menghadapi tantangan digital di masa depan.
