Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah tidak akan berhenti selama akar persoalannya belum disentuh. Menurut dia, akar persoalan itu adalah mahalnya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku sekarang.
Sarmuji menyampaikan hal ini di Jakarta, Jumat (31/7/2026), menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memberikan pelatihan kepada kader sebelum diusung sebagai calon kepala daerah. Menurut Sarmuji, imbauan dan instruksi menolak korupsi sudah kerap disampaikan, tetapi tidak cukup selama biaya politik masih menjadi beban berat.
Akar Masalah yang Tidak Pernah Disentuh
"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji kepada wartawan.
Dia menjelaskan, permasalahan korupsi kepala daerah belum ditangani secara benar. Jika hanya memberikan obat tanpa diagnosis yang tepat, kata dia, persoalan serupa akan terus terulang. "Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapanpun persoalan akan terus berulang," ujarnya.
Golkar Dorong Perubahan dalam RUU Pilkada
Sarmuji menyebut Golkar sudah berulang kali memberikan imbauan, briefing, dan instruksi kepada kepala daerah untuk menjauhi perilaku korup. Namun, ia menilai langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah jika akar penyebabnya tidak diatasi melalui instrumen hukum.
Oleh karena itu, dia mendorong agar persoalan biaya politik diatur dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. "Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji. "Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," tambahnya.
Usulan Tito Karnavian: Perkuat Sekolah Partai
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung pada Pilkada. Menurut Tito, proses kaderisasi perlu diperkuat agar calon kepala daerah memiliki pemahaman yang cukup terhadap tata kelola pemerintahan.
Tito juga merespons wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Dia menegaskan bahwa konstitusi hanya mewajibkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga mekanisme bisa langsung maupun melalui perwakilan. "Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.
Kemendagri Siap Memberikan Pelatihan
Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan terlebih dahulu mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan Kementerian Dalam Negeri siap membantu jika diminta menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut.
"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkapnya.
Tito juga mengingatkan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat yang dapat ditunjuk langsung. Oleh karena itu, pembinaan menjadi satu-satunya jalur yang dapat ditempuh pemerintah terhadap kepala daerah terpilih.
Pilkada Langsung dan Konsekuensi Pembinaan
"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan Pilkada kan dipilih oleh rakyat," jelas Tito.
Dengan demikian, perdebatan tentang cara menekan angka OTT kepala daerah mengerucut pada dua hal: perlunya penguatan kaderisasi partai dan evaluasi terhadap desain biaya politik dalam sistem Pilkada. Golkar sendiri menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar pada sistem, imbauan antikorupsi dari partai tidak akan banyak berarti.
