Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan ini disampaikan untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh para siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Wihadi, pengawasan publik menjadi kunci penting untuk menjaga kualitas makanan, porsi yang diberikan, hingga kebersihan dapur penyelenggara. Ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat terjadi.
Sosialisasi di Bojonegoro
Ajakan tersebut disampaikan Wihadi saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (4/8/2026). Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Wihadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Dalam kesempatan tersebut, Wihadi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi negatif mengenai Program MBG yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan dan berpartisipasi langsung dalam pengawasan.
Laporkan Penyimpangan
Wihadi meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ia mencontohkan, jika ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat memotret dan melaporkannya.
"Kalau ada dapur SPPG yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan. Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, setiap siswa penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan tidak boleh ada pengurangan porsi maupun kualitas makanan yang diterima peserta program.
Contoh Konkret
Wihadi memberikan contoh konkret, apabila dalam menu telah ditentukan terdapat satu butir telur, maka jumlah tersebut harus diberikan secara utuh kepada penerima manfaat. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengurangi hak masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak dikonsumsi. Menurutnya, laporan tersebut penting agar persoalan dalam pengelolaan program dapat segera ditindaklanjuti.
"Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.
Pengawasan Objektif
Ia menekankan pengawasan masyarakat harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta sehingga setiap laporan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Selain membahas Program MBG, Wihadi juga menyerap aspirasi masyarakat terkait distribusi pupuk bersubsidi. Ia mengatakan persoalan sulitnya memperoleh pupuk selama ini menjadi salah satu keluhan utama petani yang kerap diterimanya saat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Distribusi Pupuk Membaik
Dalam dialog bersama warga dan pemerintah desa, masyarakat menyampaikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi kini mulai membaik dan lebih mudah diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah pupuk yang tersedia dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.
Menanggapi hal tersebut, Wihadi berkomitmen akan kembali mengevaluasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya semakin efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh petani yang benar-benar membutuhkan.
Koperasi Desa Merah Putih
Ia menambahkan, ke depan penyaluran berbagai barang bersubsidi, termasuk pupuk, akan diperkuat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan bersubsidi.
"Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi," jelasnya.
Menutup kegiatan, Wihadi mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan keberadaan wakil rakyat, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah.
