Donny Ermawan Taufanto masih merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7/2026). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Donny di Istana Negara, Jakarta.
"Iya, masih tetap Wamenhan," kata Donny kepada awak media usai pelantikan.
Alasan Rangkap Jabatan
Donny menjelaskan bahwa dirinya masih diperbolehkan merangkap kedua posisi tersebut karena dinilai memiliki irisan tugas. Salah satunya adalah peran dalam memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara yang menjadi tanggung jawab di Kementerian Pertahanan maupun di URI.
"Kita juga ada di Kementerian Pertahanan, ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan dan itu masih ada korelasinya ya," ujarnya.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI
Donny Ermawan dilantik sebagai Gubernur URI didampingi oleh Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
"Mengangkat Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan.
URI: Lembaga Pendidikan Calon Pemimpin
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Universitas Republik Indonesia dirancang sebagai lembaga pendidikan khusus untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Model ini mengadopsi sistem lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah diterapkan di sejumlah negara lain.
"Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menambahkan bahwa para pejabat pemerintahan, pejabat BUMN, hingga kepala daerah umumnya pernah mengikuti pendidikan di lembaga serupa di negara lain. Melalui URI, pemerintah berharap para calon pemimpin Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
"Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga," kata dia.
