Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari hingga 23 Juli 2026.
Sarpras Penentu Kualitas Pendidikan
Menurut Agus Jabo, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kualitas pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga pada kemampuan negara dalam menyediakan sarana prasarana yang memadai. "Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur, dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya menggagas program ini, tetapi juga memberikan dukungan nyata dalam penganggaran, sistem, hingga pengadaan barang dan jasa. "Sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa," kata Agus Jabo.
Sarana prasarana yang tersedia di Sekolah Rakyat meliputi tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung strategis lainnya. Seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara yang diperoleh melalui APBN. Oleh karena itu, pengelolaan BMN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban Kemensos kepada negara dan publik.
Pengelolaan BMN dan Dampaknya pada Pelayanan
Agus Jabo menekankan bahwa pengelolaan BMN yang baik akan berdampak positif pada pelayanan kepada peserta didik. "Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak," tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko agar pengelolaan BMN dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamensos memberikan delapan arahan strategis. Pertama, mengajak seluruh satuan kerja di Kemensos untuk segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, dengan menetapkan target waktu dan penanggung jawab yang jelas. Kedua, mempercepat penyelesaian distribusi BMN agar tidak ada aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat.
Inventarisasi dan Administrasi BMN
Arahan ketiga mendorong gugus tugas melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh BMN di masing-masing Sekolah Rakyat untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi lapangan. Keempat, menyelesaikan seluruh dokumen administrasi BMN, termasuk kodefikasi aset, daftar barang, inventarisasi, dan pencatatan pada sistem informasi pengelolaan BMN, serta berita acara serah terima barang. "Berita acara serah terima ini penting, terutama berita acara serah terima barang-barang yang sudah masuk ke sekolah-sekolah rakyat. Dari kita ke Sekolah Rakyat, berita acaranya harus tertib karena disitulah kita bisa mempertanggungjawabkan secara obyektif," jelas Agus Jabo.
Kelima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BMN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan agar memiliki kompetensi memadai. Keenam, menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan BMN yang diserahkan ke seluruh Sekolah Rakyat sebagai pedoman dalam penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan.
Pemanfaatan Teknologi dan Pengawasan
Arahan ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring pengelolaan BMN secara real time, sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Terakhir, Wamensos meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan berbasis risiko terhadap pengelolaan BMN, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten.
Agus Jabo menegaskan bahwa pengelolaan BMN bukan hanya soal administrasi aset, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara, dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. "Setiap aset yang dibiayai oleh uang rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya.
Sekolah Rakyat sebagai Program Pengentasan Kemiskinan
Wamensos menambahkan bahwa Sekolah Rakyat adalah program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada aset yang terbengkalai, tidak dicatat, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara dengan baik. "Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk menjadikan hasil monitoring dari evaluasi ini sebagai momentum memperkuat tata kelola, menjaga akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pembelanjaan intern, pengendalian intern," tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dody Sukmono, Staf Ahli Menteri Abdul Muis, Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muhtar, Kapusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, dan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kemensos Faisal.
