Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa penguatan data kependudukan menjadi prasyarat utama bagi transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Tito, data administrasi kependudukan (Adminduk) yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi strategis. Data tersebut merupakan satu-satunya data yang menjangkau seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.
Data Kependudukan sebagai Fondasi Digitalisasi
“Masalah Dukcapil atau pendaftaran sipil ini sangat penting sebagai platform untuk segalanya. Karena ini satu-satunya data yang benar-benar mencakup seluruh warga negara dan penduduk di Indonesia,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Dia mengungkapkan data Dukcapil saat ini sudah mencakup hampir 99 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 270 juta jiwa. Data tersebut tidak hanya berisi identitas dasar, tetapi juga informasi biometrik dan data dasar masyarakat.
“Data terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 270 juta penduduk Indonesia, nanti akan dirilis, itu terdata Dukcapil. Itu mendekati 99 persen,” kata Tito.
Keunggulan lain data Dukcapil adalah pembaruannya yang berjalan secara real-time. Peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga pernikahan terus tercatat melalui sistem yang dikelola Kemendagri. “Data ini data yang bergerak hitungannya bukan hari, jam, menit, detik. Karena setiap hampir setiap detik, hampir minimal tiap menit, ada yang lahir memerlukan akta kelahiran,” jelasnya.
Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Siber
Transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan data. Tito menegaskan bahwa sistem pendukung dan infrastruktur teknologi informasi juga harus diperkuat. Untuk itu, Kemendagri bersama Bappenas dan Bank Dunia menyiapkan program penguatan infrastruktur TI Dukcapil yang bersifat multiyears.
Penguatan tersebut difokuskan pada tiga aspek utama: kapasitas penyimpanan data (storage), kapasitas jaringan atau bandwidth, serta sistem keamanan siber (cyber security). Tito mengingatkan bahwa gangguan pada sistem digital dapat berdampak jauh lebih besar dibandingkan sistem manual.
“Kalau sudah bermain di digitalisasi maka jangan main-main. Sekali dia down atau ada problem, itu akan membuat kekacauan dibandingkan manual,” ungkap Tito. Ia juga mewanti-wanti risiko kebocoran data. “Jangan sampai kalau kita bermain data kebobolan data. Nah itu akan buat kekacauan, itu risiko kita kalau digitalisasi,” tuturnya.
Integrasi Layanan dan Satu Data Indonesia
Selain memperkuat infrastruktur, Tito mendorong integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan publik. Salah satu kerja sama yang disiapkan adalah dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melalui integrasi ini, penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan secara otomatis begitu bayi lahir di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, maupun puskesmas.
“Nanti setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect (hubungkan). Begitu dia lahir maka nanti Dukcapil akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” kata Tito.
Data Dukcapil juga diarahkan menjadi fondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia. Integrasi data antarkementerian dan lembaga dinilai mampu membuat kebijakan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kalau Satu Data Indonesia ini bisa dikerjakan, ini amazing. Ini luar biasa. Kenapa? Data yang ada pada kementerian lembaga dan data ini digabungkan menjadi satu,” ujar Tito. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan meningkatkan efektivitas program pelayanan publik.
2,57 Miliar Akses Data pada 2025
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, memaparkan capaian pemanfaatan data kependudukan sepanjang 2025. Menurutnya, data Dukcapil kini dimanfaatkan oleh lebih dari 7.693 instansi untuk mendukung layanan publik berbasis digital. Sepanjang 2025, sebanyak 2.283 lembaga tercatat sebagai pengguna aktif dengan total akses mencapai 2,57 miliar kali.
“Pemadanan data, termasuk pemanfaatan data kependudukan, sekarang sudah lebih dari 7.693 instansi. Positifnya, karena pada tahun 2025 lembaga pengguna yang aktif ada 2.283 dengan total hits pada tahun 2025 adalah 2,57 miliar hits,” ujar Teguh.
Tingginya angka pemanfaatan tersebut menunjukkan peran Dukcapil yang semakin sentral dalam verifikasi identitas dan berbagai proses layanan masyarakat. Teguh menambahkan bahwa sepanjang 2025 Dukcapil juga telah melakukan penguatan infrastruktur, mulai dari jaringan, sistem pencadangan data (backup), hingga sistem keamanan.
“Berkat dukungan Bapak Menteri, Bapak Sekjen, segenap pimpinan, sehingga pada tahun 2025 kita bisa melakukan penguatan infrastruktur berbagai hal. Kemudian juga penguatan jaringan, penguatan sistem backup, dan juga security system,” jelas Teguh.
Rakornas Dukcapil 2026 dan Peluncuran Data
Rakornas Dukcapil 2026 berlangsung pada 2-4 Agustus dengan tema “NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah”. Forum ini menjadi ajang penguatan koordinasi seluruh jajaran Dukcapil daerah untuk mendukung program strategis nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga meluncurkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026. Setelah peluncuran, Teguh Setyabudi dijadwalkan memaparkan profil data tersebut dalam sesi bertajuk “Potret Keragaman Wajah Indonesia dalam Data Kependudukan Nasional”.
Selain itu, Rakornas menjadi forum penyampaian arah kebijakan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2027, mencakup penguatan layanan berbasis digital dan perluasan pemanfaatan data kependudukan di berbagai sektor.
