Korea Utara (Korut) meluapkan kemarahan atas langkah terbaru Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya yang merilis peringatan agar tidak ada yang mempekerjakan tenaga kerja IT asal Korut. Pemerintah Korut menuding peringatan semacam itu sebagai upaya AS dan sekutu-sekutunya untuk mencoreng citra negara terisolasi tersebut.
Peringatan Bersama AS dan Sekutu
Sebelumnya, AS dan 10 negara sekutunya di kawasan Eropa dan Asia merilis pernyataan bersama pada Jumat (31/7) pekan lalu. Pernyataan itu menyatakan bahwa Korut menggunakan tenaga kerja terampil dengan identitas palsu untuk mendanai program nuklir dan rudal balistiknya.
Reaksi keras diberikan oleh Pyongyang. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, yang tidak disebut namanya, menepis peringatan dari AS dan sekutu-sekutunya tersebut.
"Itu tuduhan politik klise dengan tujuan jahat untuk mencoreng citra negara kami," tegas juru bicara tersebut, seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dilansir AFP, Selasa (4/8/2026).
Korut Sebut AS Munafik soal Ancaman Siber
Juru bicara itu juga mengecam AS yang dianggap munafik dalam isu keamanan siber. "Tidak masuk akal jika AS, yang memiliki dan mengoperasikan kekuatan siber terbesar di dunia dengan memonopoli sumber daya inti ruang siber, justru berbicara mengenai 'ancaman siber' dari negara lain," ujarnya.
"Hal itu hanyalah dalih semata untuk membenarkan kebijakan ilegalnya dalam menekan negara-negara berdaulat," imbuhnya.
Modus Pekerja IT Korut
Peringatan yang dirilis AS dan sekutunya itu menyebutkan bahwa para tenaga kerja IT Korut sengaja menyamar sebagai warga negara lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan di sejumlah platform online, kemudian mengirimkan uang yang mereka dapatkan ke badan-badan pemerintah Pyongyang.
Disebutkan juga dalam peringatan itu bahwa para tenaga kerja IT asal Korut menggunakan perangkat kecerdasan buatan (AI) untuk semakin menyamarkan identitas asli mereka.
Sanksi Internasional dan Aktivitas Siber Korut
Diketahui bahwa Korut menghadapi serangkaian sanksi internasional akibat program senjata dan nuklirnya. Diyakini bahwa Pyongyang mengoperasikan berbagai aktivitas kejahatan siber, mata uang kripto, dan pencucian uang dalam skala luas untuk mendanai program-programnya tersebut.
Peringatan bersama tersebut merupakan bagian dari upaya internasional untuk menekan Korut agar menghentikan program nuklirnya. Namun, Pyongyang menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa peringatan itu tidak berdasar.
