Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pencopotan ini merupakan buntut dari kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) serta sejumlah pelanggaran tata kelola dan kedisiplinan. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pencopotan terbanyak, yakni 49 kepala SPPG.
Zero Tolerance terhadap Pelanggaran
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerima manfaat. "Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance," ujar Sudaryono dalam keterangan video yang dikutip pada Selasa (4/8/2026).
Langkah tegas ini diambil setelah BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain kasus keracunan, pencopotan juga dilakukan karena adanya persoalan tata kelola dan kedisiplinan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
Rincian Pencopotan per Daerah
Dari total 137 kepala SPPG yang dicopot, rinciannya adalah sebagai berikut: 49 berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, dan lima dari Jawa Tengah. Selain itu, lima dapur di Jawa Tengah, termasuk dapur di Semarang yang sebelumnya menjadi sorotan akibat kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang, juga ikut menjadi perhatian khusus.
Sudaryono menegaskan bahwa keamanan pangan adalah prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Setiap pelanggaran yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat akan ditindak tanpa kompromi. Ia berharap kasus keracunan yang terjadi belakangan menjadi yang pertama sekaligus terakhir selama kepemimpinannya.
Kejadian Keracunan Tidak Boleh Terulang
"Kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui dan balita-balita kita," tegas Sudaryono. Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk melindungi kelompok rentan yang menjadi sasaran program MBG.
Selain itu, BGN juga memperkuat sistem pengawasan di seluruh jaringan dapur MBG. Sudaryono menilai keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada individu, tetapi harus didukung mekanisme kontrol yang kuat dan berjalan konsisten.
Sistem Kontrol yang Lebih Ketat
"Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better. Kita tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem," jelas Sudaryono. Dengan langkah ini, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat berlangsung lebih aman, akuntabel, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.
Sebelumnya, BGN juga telah mengembalikan dana sebesar Rp 311 miliar dari 414 dapur MBG yang bermasalah. Hal ini menunjukkan keseriusan BGN dalam memberantas penyimpangan dan memastikan program berjalan sesuai aturan.
