Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami ratusan pengungsi di kawasan Puncak, Papua Tengah, akibat konflik berkepanjangan. Temuan ini diperoleh setelah Yorrys, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Keamanan Papua, melakukan kunjungan langsung ke tiga distrik di wilayah tersebut pada Minggu (2/8).
Ratusan Pengungsi Kehilangan Pekerjaan dan Akses Pendidikan
Dalam kunjungannya, Yorrys mendapati bahwa para pengungsi yang mayoritas berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi kini kehilangan mata pencaharian utama mereka. Mereka tidak lagi dapat bertani atau berkebun seperti sebelumnya, sementara anak-anak mereka terpaksa putus sekolah karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan.
"Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik," kata Yorrys dalam keterangan resminya, Selasa (4/8).
Trauma Keamanan dan Kesulitan Kembali ke Rumah
Yorrys menjelaskan bahwa para pengungsi saat ini menghadapi kesulitan besar untuk kembali ke tempat tinggal mereka karena situasi keamanan yang belum mereda. Selain itu, penambahan jumlah pasukan non-organik di lapangan justru menimbulkan trauma keamanan yang berkepanjangan bagi masyarakat sipil.
Pansus DPD RI berkomitmen untuk menghimpun fakta-fakta di lapangan sebagai bahan perumusan kinerja setelah masa reses. Dalam kunjungan tersebut, Yorrys juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada para pengungsi di lokasi pengungsian.
Perlindungan Masyarakat Sipil sebagai Prioritas
Yorrys menegaskan bahwa Pansus tidak hanya melihat konflik dari aspek keamanan semata, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian integral dari penyelesaian konflik Papua.
"Kami tidak hanya melihat persoalan dari aspek keamanan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik Papua," ujarnya.
Mendorong Rekomendasi untuk Akar Masalah
Menurut Yorrys, Pansus DPD RI akan terus mendorong rekomendasi yang mampu menjawab akar persoalan konflik di Papua. Ia menilai negara harus hadir memberikan perlindungan dan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak.
"Masyarakat membutuhkan kepastian untuk hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan membangun kembali kehidupan mereka," tegas Yorrys.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pansus dalam menindaklanjuti aspirasi para pengungsi yang terdampak konflik. DPD RI berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi landasan kebijakan yang berpihak pada pemulihan kehidupan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Puncak.
