Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak kesepakatan terbaru mengenai Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan dengan perwakilan Dewan Perdamaian bentukan Trump, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menghentikan serangan militer dan tidak akan menarik pasukannya dari posisi-posisi di Jalur Gaza, sebagaimana diatur dalam rencana perdamaian tersebut.
Penolakan Netanyahu Disampaikan dalam Pertemuan dengan Utusan Khusus
Menurut laporan surat kabar Israel Hayom yang mengutip sumber Israel tanpa menyebut nama, penolakan itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuan dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk urusan Gaza, Nickolay Mladenov, pada Senin (3/8) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu menegaskan, "Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi-posisi yang dikuasainya di Gaza, dan tidak akan melakukan gencatan senjata." Pernyataan ini dikutip langsung oleh Israel Hayom dalam laporannya, seperti dilansir Anadolu Agency dan TRT World pada Selasa (4/8/2026).
Netanyahu juga mengklaim bahwa Hamas terus membangun kembali kemampuan militernya dan menjadi ancaman langsung bagi militer Israel serta masyarakat di sekitar Gaza. Klaim ini menjadi dasar utama penolakannya terhadap kesepakatan yang diumumkan pada Jumat (31/7) pekan lalu oleh Dewan Perdamaian dan Trump.
Latar Belakang Kesepakatan dan Roadmap yang Diusulkan
Dewan Perdamaian dan Trump pada Jumat (31/7) mengumumkan kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari gencatan senjata Gaza. Dalam pernyataan resmi, Dewan Perdamaian menyebut bahwa kelompok Hamas telah menyetujui kesepakatan tersebut, yang mencakup roadmap terperinci. Roadmap ini meliputi pengaturan keamanan, administratif, dan transisi di Jalur Gaza, serta usulan jalur politik.
Salah satu poin penting dalam roadmap adalah perlucutan senjata Hamas, yang oleh Hamas disebut sebagai pengumpulan senjata berat tanpa keterlibatan Israel. Selain itu, diatur pula penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Kedua ketentuan ini saling berkaitan, dengan pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan kedua belah pihak.
Laporan Israel Hayom juga menyebutkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Israel sebelumnya telah menyampaikan keberatan Netanyahu terhadap ketentuan dalam rencana gencatan senjata Gaza kepada Dewan Perdamaian dan tim kepresidenan Trump. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan Netanyahu bukanlah sikap baru, melainkan kelanjutan dari keberatan yang telah disuarakan sebelumnya.
Militer Israel Ngotot Pertahankan Kebebasan Operasi di Gaza
Menanggapi pengumuman kesepakatan tersebut, militer Israel bersikeras mempertahankan kebebasan operasional di Gaza dan perlucutan senjata Hamas. Militer Israel juga telah menetapkan tiga "garis merah" terkait kerangka kerja yang memuat 15 poin tersebut. Para pejabat senior Israel, berdasarkan laporan televisi Israel KAN, akan memaparkan tuntutan-tuntutan tersebut dalam pembicaraan dengan Kepala Staf Israel Eyal Zamir pada Rabu (5/8) besok.
Tuntutan pertama menyerukan "kebebasan penuh untuk bertindak guna melenyapkan ancaman" di Gaza. Tuntutan ini menegaskan bahwa Israel ingin memiliki ruang gerak militer yang tidak terbatas untuk menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata. Tuntutan kedua adalah kendali atas persenjataan di Gaza, yang berarti Israel ingin memastikan bahwa senjata yang ada di wilayah tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk menyerang Israel.
Tuntutan ketiga, militer Israel menentang penarikan pasukan secara parsial atau bertahap, kecuali "jika Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya". Ini menunjukkan bahwa Israel tidak akan menarik pasukan selama Hamas masih memiliki kemampuan militer yang dianggap mengancam.
Dampak dan Implikasi Kesepakatan yang Gagal
Penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan ini berpotensi menggagalkan upaya perdamaian yang telah dirancang oleh Dewan Perdamaian Trump. Kesepakatan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza, dengan melibatkan berbagai pihak dan menawarkan solusi komprehensif. Namun, dengan penolakan dari pihak Israel, masa depan kesepakatan ini menjadi tidak pasti.
Sebelumnya, Netanyahu juga menyamakan Gaza dengan Korea Utara, dengan menyatakan bahwa warganya dilarang pergi. Pernyataan ini menunjukkan sikap keras Netanyahu terhadap Hamas dan pendekatannya yang tidak kompromistis terhadap keamanan Israel.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Hamas atau Dewan Perdamaian terkait penolakan Netanyahu. Namun, dengan sikap yang telah diambil, tampaknya jalan menuju perdamaian di Gaza masih panjang dan penuh tantangan.
