Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026. Penutupan berlangsung di Jakarta pada Selasa (4/8/2026) setelah dua hari digelar secara luring.
Dalam acara tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi utama implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintah. Tema yang diusung dalam Rakornas tahun ini adalah 'NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah'.
Digitalisasi Bukan Sekadar Modernisasi
Teguh menjelaskan bahwa kebijakan digitalisasi yang dijalankan Dukcapil bukan hanya memodernisasi proses pelayanan dari konvensional menjadi digital. Esensi paling mendasar adalah menghadirkan kemudahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Digitalisasi itu bukan sekadar memodernisasi dari konvensional menjadi modern. Tapi yang lebih bermakna adalah bagaimana digitalisasi itu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Lebih baik, lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan, dan berbagai hal lainnya," ujar Teguh dalam sambutannya di penutupan Rakornas.
Peran Vital Data Kependudukan
Lebih lanjut, Teguh memaparkan bahwa data kependudukan memiliki posisi vital dalam mendukung berbagai sektor pembangunan bangsa. Sesuai amanat undang-undang, data Dukcapil dimanfaatkan untuk lima kebutuhan utama:
- Perencanaan pembangunan nasional
- Penentuan pos alokasi anggaran
- Pilar utama integrasi pelayanan publik
- Basis penyelenggaraan demokrasi (Pilpres, Pileg, hingga Pilkades)
- Instrumen penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas
Seiring dengan pemanfaatan luas tersebut, Dukcapil terus mengakselerasi perekaman dokumen kependudukan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, capaian perekaman KTP-el sudah melampaui 97,3 persen dari total wajib KTP-el.
"Dari total wajib KTP-el, kami sudah mencatatkan lebih dari 97,3% masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Harapan kita bersama, seluruh Dinas Dukcapil bisa terus melayani masyarakat secara cepat, tepat, akurat, mudah, membahagiakan, dan tentunya gratis tanpa ada kendala," kata Teguh.
Apresiasi untuk Jajaran Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Teguh memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan Provinsi dari seluruh Indonesia atas dedikasi dan integritas yang ditunjukkan. Menurutnya, keberhasilan kinerja pelayanan kependudukan nasional berawal dari kerja keras para petugas di daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Saya menyampaikan terima kasih dari lubuk hati paling dalam atas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas Bapak dan Ibu sekalian. Terbukti, walaupun anggaran turun, semangat luar biasa dan kinerja Dukcapil tetap sangat bagus," tegas Teguh.
Penguatan SIAK Terpusat
Seluruh data hasil pelayanan di daerah saat ini dikelola secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Ke depan, pemerintah pusat berupaya untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi, sehingga ekosistem pelayanan kependudukan di seluruh Indonesia berada dalam satu frekuensi yang andal dan aman.
"Ayo, seluruh Dinas Dukcapil bergerak bersama. Dukung itu, (kalau) dikasih kebijakan semua program pemerintah, kita dukung," ajak Teguh.
Rakornas Dukcapil 2026 menjadi wadah penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintahan. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
