Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur digital guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Menurut Mendagri, penguatan infrastruktur digital merupakan fondasi penting untuk mewujudkan layanan publik yang semakin terintegrasi.
Integrasi Akta Kelahiran Online dengan Kemenkes
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat integrasi identitas digital. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) didorong untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya melalui layanan administrasi akta kelahiran secara daring. Mendagri menjelaskan bahwa sistem ini akan diluncurkan pada Jumat pekan ini.
"Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online," ujar Mendagri.
Mendagri menilai inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time. Karena itu, ia mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan optimal. Ia menegaskan, gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Penguatan Keamanan dan Infrastruktur Pendukung
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital. Kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan Dukcapil semakin prima. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara," sambung Mendagri.
Langkah ini dinilai penting mengingat data kependudukan merupakan data yang sangat sensitif dan menjadi dasar berbagai layanan publik. Dengan standar keamanan yang tinggi, diharapkan kebocoran data dan gangguan siber dapat dicegah.
Dukcapil Menjadi Fondasi Satu Data Indonesia dan SPBE
Mendagri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE. Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin implementasi SPBE di Indonesia. Dalam implementasinya, data Dukcapil memegang peran yang sangat krusial.
"Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil," katanya.
Ia menekankan bahwa basis data Dukcapil akan menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government. Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran. Data kependudukan yang akurat juga membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
Penghargaan IKD Dukcapil Prima Award
Sebelum membuka Rakornas, Mendagri menyerahkan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas capaian dalam pengelolaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Hadir dalam Acara
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Rakornas Dukcapil ini menjadi ajang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik, transformasi digital di bidang kependudukan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
