Gubernur Bali I Wayan Koster bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026. Pertemuan ini bertujuan mempelajari skema obligasi daerah dan berbagai model creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hadir pula Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam diskusi tersebut.
Diskusi Soal Obligasi, KLB, dan Pemanfaatan Ruang Publik
Pramono Anung mengungkapkan bahwa ketiganya membahas berbagai instrumen pembiayaan kreatif, termasuk obligasi daerah, koefisien lantai bangunan (KLB), dan pemanfaatan ruang publik sebagai sumber pendapatan daerah. "Kami berdiskusi tentang berbagai hal, di antaranya tentang creative financing, tentang obligasi, tentang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), coefficient luas bangunan, SP3L, dan macam-macam," kata Pramono.
Menurut Pramono, pemerintah daerah (Pemda) perlu mencari terobosan pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal. Ia menegaskan bahwa meningkatkan APBD tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. "Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, tantangan untuk bisa meningkatkan APBD enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus ada yang disebut dengan out of the box," ujarnya.
Kabupaten Badung Jadi Contoh
Pramono mencontohkan Kabupaten Badung yang memiliki APBD sekitar Rp 13 triliun, namun tetap membutuhkan sumber pembiayaan baru untuk mengatasi kemacetan dan pembangunan infrastruktur. "Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah, sehingga kami berdiskusi tentang itu," ucap Pramono.
Selain obligasi, Pramono juga menjelaskan konsep pemanfaatan KLB sebagai instrumen pembiayaan. Apabila ada bangunan yang melebihi ketentuan, pengembang dapat dikenai kewajiban membayar kontribusi yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. "Seperti di KLB di Jakarta, kalau lebih tinggi dari ketentuan, ya harus bayar. Bayarnya buat siapa? Buat rakyat, buat masyarakat, buat membangun Bali, buat membangun Jakarta, dan sebagainya," tutur Pramono.
Arahan Mendagri Tito Karnavian
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan bahwa kunjungannya ke Balai Kota dilakukan setelah mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempelajari skema pembiayaan inovatif yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. "Kami mendapat arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk studi dengan Bapak Gubernur DKI berkaitan dengan creative financing," kata Koster.
Koster menjelaskan bahwa Bali mempelajari tiga hal utama dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan dalam tata ruang, serta berbagai inovasi pembiayaan infrastruktur di luar APBD. "Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, dan juga kerja sama dengan pihak swasta yang bisa dilibatkan dalam partisipasi pembangunan infrastruktur untuk melakukan percepatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata Bali," jelas Koster.
Keberlanjutan Sektor Pariwisata di Badung
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa daerahnya tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata, terutama akibat kemacetan. Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan strategis melalui skema pinjaman dan pendanaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Ke depan, Badung juga mulai membuka peluang memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan baru. "Oleh karena itulah maka kami sedang membuka diri akan menuju mengarah kepada obligasi daerah," kata Adi.
Ia berharap skema tersebut dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali apabila didukung regulasi dari pemerintah pusat. "Mudah-mudahan, nanti dengan obligasi daerah itu ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi," ujarnya.
