Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Sabtu (1/8/2026). Kegiatan ini menjadi penanda komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Tito di ujung timur Indonesia ini sekaligus memastikan bahwa program pendidikan untuk anak-anak prasejahtera tidak hanya berhenti di Jawa, melainkan menjangkau seluruh wilayah Tanah Air.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap rakyat kecil. Kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan Presiden terhadap nasib anak-anak terlantar. Perhatian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang tegas menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk nyata negara hadir dalam memenuhi hak dasar warga negara.
Ide Presiden Prabowo untuk Anak Terlantar
Menurut Tito, Presiden Prabowo memiliki gagasan kuat untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap mendapat akses pendidikan. "Terlintaslah ide beliau (Presiden Prabowo) 'Kita harus memelihara anak-anak terlantar'. Salah satunya, dengan cara diberikan sekolah untuk mereka supaya mereka tidak lagi menjadi pengemis seperti bapaknya, supaya mereka tidak lagi jadi pemulung seperti bapaknya. Mereka harus naik kelas, dan itu tanggung jawab negara," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Target utamanya adalah anak-anak terlantar dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya mereka yang berada pada desil 1 dan 2. Desil tersebut merujuk pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data sosial ekonomi nasional. Dengan demikian, sasaran program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Sekolah Rakyat di Bawah Tanggung Jawab Kemensos
Secara teknis, Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos bertugas melakukan pembinaan serta memastikan tersedianya fasilitas penunjang dan tenaga pendidik terbaik. Sementara itu, Kemendagri memiliki peran untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) agar turut mendukung pelaksanaan program. Dukungan yang paling utama adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.
Tito mengakui bahwa tidak semua daerah langsung merespons program ini. Di Provinsi Papua, hanya tiga daerah yang sejak awal menunjukkan kesiapan, yaitu Jayapura, Sarmi, dan Biak. "Dan salah satunya adalah yang proaktif adalah Bupati Biak ... Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak," tambahnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden
Tito menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026 lalu. Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama. Hal ini memastikan bahwa seluruh Sekolah Rakyat memiliki standar fasilitas dan arsitektur yang seragam.
Groundbreaking di Biak Numfor menjadi salah satu kelanjutan dari program tersebut sekaligus bukti bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menyasar daerah-daerah di Indonesia Timur. Dengan adanya sekolah ini, diharapkan anak-anak dari keluarga prasejahtera di Papua dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Mereka juga tinggal di asrama sehingga dapat belajar dengan lebih fokus.
Dukungan Kepala Daerah dan Kehadiran Pejabat
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah se-Tanah Papua untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki masa depan lebih baik. Dengan pendidikan yang layak, anak-anak ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Saya juga merasa bangga karena bisa melakukan groundbreaking di sini ... Saya terima kasih dan merasa terhormat," tandasnya. Rasa bangga tersebut disampaikan Tito karena Biak Numfor menjadi salah satu daerah di Papua yang merespons cepat program Sekolah Rakyat sejak awal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat.
