Jawa Timur Deklarasi Provinsi Pertama 'Bersinar' dalam Perang Melawan Narkoba
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto secara resmi menghadiri peluncuran program 'Jawa Timur Bersinar' di Balai Budaya, Surabaya, Jawa Timur. Acara strategis yang digelar pada Jumat, 13 Februari 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Komitmen Satu Komando dan Tantangan Geografis
Dalam sambutannya, Suyudi menilai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meluncurkan program ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendukung layanan BNN di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, kehadiran BNN Kabupaten/Kota (BNNK) baru menjangkau sekitar 34% dari total 514 wilayah di seluruh Indonesia.
"Jawa Timur mencatatkan diri sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai 'Provinsi Bersinar', menyatukan seluruh kabupaten dan kota dalam satu komando perlawanan terhadap narkoba," tegas Suyudi Ario Seto.
Dia juga mengungkapkan bahwa secara geografis, Jawa Timur memiliki tingkat kerawanan narkotika yang tinggi karena berperan sebagai pintu gerbang timur Pulau Jawa. Faktor risiko ini diperparah dengan garis pantai yang panjang dan keberadaan banyak 'pelabuhan tikus' yang kerap menjadi celah untuk modus penyelundupan secara ship to ship.
Ancaman 175 Jenis Narkoba Baru dan Data yang Mengkhawatirkan
Kepala BNN mengungkap fakta mencengangkan bahwa saat ini terdapat 175 jenis narkotika baru yang telah masuk ke Indonesia. Salah satu contohnya adalah liquid vape yang berisi narkoba, yang kini telah ditetapkan sebagai narkotika golongan II.
Dia juga memperingatkan tentang fenomena viral penggunaan gas nitrous oxide atau gas whip pink di kalangan remaja. "Ini bukan sekadar kenakalan biasa, melainkan ancaman serius yang dapat memicu kerusakan saraf permanen, hipoksia, hingga kematian mendadak," jelas Suyudi.
Data lapangan yang dipaparkan menunjukkan ketimpangan yang signifikan di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten dan kota, baru 18 yang memiliki BNNK. Sementara itu, hingga tahun 2025 baru terbentuk 265 'Desa Bersinar' dari total 8.494 desa yang ada.
Respons Pemerintah dan Pandangan sebagai Isu Kemanusiaan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan agenda nasional yang sangat penting. Dia menyebutkan data nasional per awal tahun 2026 yang sangat mengkhawatirkan.
"Tercatat sekitar 4,11 juta penduduk atau 2,11% dari total populasi telah terpapar narkotika. Di Jawa Timur, kondisi ini juga mendesak dengan catatan 5.924 kasus pengungkapan tindak pidana narkotika sepanjang tahun 2025," ujar Khofifah. Dia menegaskan bahwa ini adalah 'extraordinary crime' yang membutuhkan penanganan luar biasa.
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Komjen Suyudi telah menyatakan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan bahwa perang melawan narkoba menjadi syarat mutlak untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.
"Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa," kata Suyudi.
Mantan Kapolda Banten itu kemudian menegaskan perspektif baru dalam menangani masalah narkoba. "Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan, bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba adalah korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara," pungkas Suyudi Ario Seto, menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan masalah narkotika di Indonesia.
