Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa untuk Penggerak Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada sejumlah personel Polri dan tokoh masyarakat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa besar mereka dalam menggerakkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Kategori Tanda Kehormatan yang Diberikan
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memberikan empat kategori tanda kehormatan, yaitu Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya. Penganugerahan ini dilaksanakan bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta Barat pada Jumat, 13 Februari 2026.
Daftar Penerima Bintang Jasa
Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan berdasarkan kategori:
- Bintang Jasa Utama: Dr. Ir. Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional.
- Bintang Jasa Pratama: Komjen Pol Dedi Prasetyo (Wakapolri), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, Nanik Sudaryati Deyang, dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
- Bintang Jasa Nararya: Komjen Pol Wahyu Widada (Irwasum Polri), Irjen Pol Nurworo Danang, Irjen Pol (Purn) Iman Prijantoro, Irjen Pol Abdul Karim, dan Irjen Pol Anwar.
Penerima Satyalencana Wira Karya
Selain Bintang Jasa, Presiden Prabowo juga memberikan Satyalencana Wira Karya kepada 59 orang, termasuk Brigjen Bhudi Herdi Susianto (Karowatpres SDM Polri) dan tokoh masyarakat seperti H. Zaini Sidi. Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13 Tahun 2026, yang ditandatangani pada 13 Februari 2026.
Makna dan Tujuan Penganugerahan
Tanda kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Acara ini menegaskan komitmen pemerintah untuk transparansi dan sinergi lintas sektor demi kesejahteraan rakyat.
