Pakar Unsoed: Strategi Kejagung Tangani Korupsi Besar Dongkrak Kepercayaan Publik
Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai bahwa Kejaksaan Agung telah menunjukkan kecermatan dalam menentukan strategi pemberantasan korupsi. Strategi ini dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik, baik kepada Kejagung maupun terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei Tunjukkan Tingkat Kepercayaan Tinggi
Penilaian tersebut disampaikan Hibnu sebagai respons terhadap hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Survei itu menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen. Selain itu, survei juga mencatat bahwa kinerja penegakan hukum Kejagung menjadi salah satu penopang utama tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Fokus pada Kasus yang Berdampak Langsung
Menurut Hibnu, Kejagung mampu memilih kasus-kasus korupsi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Contohnya termasuk perkara timah, crude palm oil (CPO), dan sektor perkebunan sawit. "Hal ini yang memberi dampak langsung terhadap kepercayaan terhadap negara, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Hibnu pada Selasa, 16 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa Kejagung tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. "Negara itu sedang perlu uang banyak, sehingga aset-aset yang dirampok (koruptor) harus cepat bisa dirampas dan disita oleh negara. Saya kira itu poin tertinggi dalam pemberantasan korupsi saat ini," ujarnya.
Peran Strategis dalam Transisi Pemerintahan
Hibnu menambahkan bahwa dalam situasi transisi pemerintahan dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. "Ini menunjukkan negara masih bisa mengayomi dan melindungi masyarakat," katanya.
Jaga Legitimasi dan Kepercayaan Publik
Dalam konteks yang lebih luas, Hibnu menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif. "Aparat penegak hukum menjaga kamtibmas dan memberantas korupsi untuk menjaga eksistensi negara. Di sinilah negara hadir dalam menjaga kemakmuran rakyat," jelasnya.
Ia menilai bahwa di tengah berbagai tantangan, seperti ekonomi yang sulit, lapangan pekerjaan yang terbatas, kenaikan harga, hingga bencana alam, penegakan hukum yang kuat menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Khususnya, kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi memainkan peran krusial dalam hal ini.
Secara keseluruhan, strategi Kejagung yang fokus pada kasus korupsi besar dengan dampak langsung terhadap masyarakat telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik, mendukung stabilitas pemerintahan, dan memperkuat fondasi penegakan hukum di Indonesia.
