Pemangkasan bantuan global telah melumpuhkan organisasi perempuan di seluruh dunia, menyebabkan sedikitnya satu juta perempuan dan anak perempuan kehilangan akses terhadap layanan penting. Laporan terbaru UN Women berjudul Beyond the Breaking Point mengungkapkan bahwa 84 persen organisasi perempuan melaporkan peningkatan permintaan layanan sejak Januari 2025, namun hampir 90 persen tidak mampu memenuhi kebutuhan akibat penurunan tajam bantuan pembangunan resmi.
Dampak Pemotongan Dana terhadap Organisasi Perempuan
"Organisasi perempuan yang kini terancam tutup berada di garis depan berbagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia," ujar Kepala Aksi Kemanusiaan UN Women, Sofia Calltorp. Di negara seperti Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti, organisasi-organisasi ini bekerja di wilayah yang tidak terjangkau aktor internasional. Setiap dolar yang ditarik berarti hilangnya dukungan bagi penyintas kekerasan seksual, ibu pengungsi, dan anak perempuan yang putus sekolah.
Secara global, sekitar 120 juta perempuan dan anak perempuan membutuhkan bantuan dan perlindungan. Dua dari lima organisasi memperkirakan akan menghentikan operasinya dalam waktu satu tahun. Bahkan, 65 persen organisasi yang dipimpin perempuan melaporkan staf mereka bekerja tanpa gaji demi menjaga layanan tetap berjalan.
Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender dan Kemiskinan
Kasus kekerasan seksual terkait konflik meningkat dua kali lipat sepanjang 2025, sementara sistem perlindungan mulai runtuh. Sebanyak 86 persen organisasi melaporkan peningkatan kekerasan berbasis gender, dan 62 persen menyatakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan sudah tidak tersedia atau kapasitasnya berkurang. Selain itu, 92 persen organisasi mencatat peningkatan kemiskinan di kalangan perempuan yang mereka layani, dan 82 persen melihat lebih banyak anak perempuan putus sekolah.
Kelelahan Staf dan Penurunan Kesehatan Mental
Hampir setengah dari organisasi (48 persen) melaporkan peningkatan kelelahan kerja (burnout) di kalangan staf. Sementara itu, 88 persen organisasi menyatakan kondisi kesehatan mental perempuan dan anak perempuan yang mereka layani terus memburuk. Pembubaran organisasi perempuan juga terjadi di tengah kemunduran global terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Satu dari lima organisasi telah menghentikan kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender.
Situasi di Indonesia
Di Indonesia, pemangkasan dana juga dirasakan meski krisis kemanusiaan tidak separah di Afrika atau kawasan perang. Olin Monteiro, pendiri asosiasi seni kreasi perempuan Artsforwomen, mengeluhkan proses administrasi yang rumit untuk mendapatkan dana pemerintah. "Pencairan dananya tiga kali dan sekarang baru tahap pertama, padahal itu dana dari tahun 2025," katanya. Ia juga mendengar keluhan sesama aktivis perempuan tentang akses yang tidak terbuka untuk semua LSM.
Misiyah dari organisasi Kapal Perempuan menambahkan, "Banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan di Indonesia, menghadapi situasi yang lebih sulit sejak terjadinya pemotongan besar-besaran bantuan luar negeri, terutama setelah sebagian besar program USAID dihentikan pada 2025." Menurutnya, penghentian pendanaan berarti program-program harus dihentikan, sementara kebutuhan di lapangan justru meningkat. Ia menekankan perlunya dukungan lebih kuat dari pemerintah, filantropi nasional, sektor swasta, dan masyarakat agar pendanaan pemberdayaan perempuan lebih berkelanjutan.
