Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan tangguh. Berbagai langkah strategis dilakukan agar layanan kesehatan dapat kembali berfungsi secara optimal, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang layak, terutama saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Fokus Pemulihan Tidak Hanya Fisik
Pemulihan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Upaya itu mencakup penyediaan alat kesehatan yang lebih modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, penguatan sumber daya kesehatan, hingga peningkatan sistem surveilans dan respons cepat guna mengantisipasi potensi penyakit yang dapat muncul setelah bencana.
Selain memulihkan layanan kesehatan secara fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan. Berbagai program dukungan psikososial terus diperkuat, disertai pemeriksaan status gizi masyarakat, termasuk skrining berkala bagi balita, ibu hamil, serta lanjut usia. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan proses pemulihan berlangsung secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kunci
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan keberhasilan pemulihan permanen di 53 kabupaten dan kota terdampak memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," tegas Tito dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026). Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, (18/6).
Anggaran Rp100 Miliar untuk Rumah Sakit
Sejalan dengan upaya tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawal percepatan pemulihan layanan kesehatan di tiga daerah terdampak melalui berbagai program dan dukungan anggaran yang terintegrasi. Pada tahap awal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui alokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pemulihan rumah sakit, sementara percepatan dukungan bagi puskesmas juga tengah diproses agar pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali optimal.
"Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan," kata Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (25/6).
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Komitmen tersebut menjadi bagian dari rencana pemulihan permanen yang telah disusun melalui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026-2028. Dokumen tersebut menjadi acuan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun. Dalam Renduk tersebut, sektor kesehatan menjadi bagian dari pilar prioritas pemulihan sosial yang mencakup 6.194 kegiatan dengan dukungan anggaran sekitar Rp18,73 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk membangun kembali layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak.
