Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melontarkan kecaman keras terhadap dugaan korupsi yang melibatkan seorang pejabat militer senior. Pejabat tersebut telah dikeluarkan dari partai berkuasa karena menerima suap dalam jumlah besar. Kim yang geram menyebut tindakan itu sebagai "kejahatan politik."
Kecaman Langsung dari Pemimpin Tertinggi
Pernyataan Kim disampaikan dalam pertemuan gabungan Partai Buruh Korea dan militer yang digelar di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, pada Jumat (10/7/2026). Kantor berita pemerintah Korut, KCNA, melaporkan kejadian ini pada Sabtu (11/7/2026) seperti dikutip dari AFP.
Dalam pertemuan tersebut, diungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Hui Chol, mantan wakil direktur yang bertanggung jawab atas urusan organisasi di Biro Politik Umum Tentara Rakyat, beserta para pengikutnya. Menurut laporan KCNA, Pak telah menerima "sejumlah besar suap" dan menjalani "kehidupan yang boros."
Dampak dan Tindakan Partai
Partai yang berkuasa telah memecat Pak dari badan kepemimpinan pusat dan menyerahkannya kepada penegak hukum. Kim dalam pidatonya menegaskan, "Ini adalah kejahatan politik terhadap garis kebijakan Partai dalam membangun disiplin dan tindakan penggelapan serta penjarahan yang disengaja yang merugikan kepentingan negara dan rakyat."
Kecaman tingkat tinggi secara terbuka terhadap pejabat senior, khususnya oleh pemimpin tertinggi seperti Kim Jong Un, merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam sistem pemerintahan otoriter dan tidak transparan di Korea Utara. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti bagaimana nasib pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
