Target Maret 2026: Menkes Pastikan Perbaikan 3.000 Fasilitas Kesehatan di Sumatera
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), Budi menyatakan target penyelesaian 100% perbaikan lebih dari 3.000 unit faskes pada akhir Maret 2026 mendatang.
Operasional Faskes Sudah Berjalan, Tinggal 21 Pustu yang Perlu Perhatian
Budi Gunadi Sadikin melaporkan perkembangan positif terkait kondisi fasilitas kesehatan pascabencana. "Alhamdulillah seluruh rumah sakit dan puskesmas di daerah terdampak sudah beroperasi saat ini," ujar Menkes. Dari ribuan fasilitas kesehatan yang terdampak, hanya tersisa 21 unit puskesmas pembantu (pustu) yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut untuk mencapai kondisi operasional penuh.
Dua Prioritas Mendesak: Dana Renovasi Rumah Nakes dan Percepatan Anggaran
Menkes mengidentifikasi dua kebutuhan mendesak yang memerlukan percepatan penanganan. Pertama, pencairan dana renovasi bagi 8.850 tenaga kesehatan (nakes) yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. "Verifikasi sudah dilakukan oleh Kemenkes bersama Kemendagri, tinggal proses pencairan dananya," jelas Budi. Pemerintah berharap dana tersebut dapat dibayarkan sebelum perayaan Lebaran untuk meringankan beban para tenaga kesehatan.
Kedua, percepatan persetujuan anggaran sebesar Rp529,3 miliar yang diperlukan untuk perbaikan menyeluruh fasilitas kesehatan. "Surat permohonan sudah kami sampaikan sejak 20 Januari, kami mohon dukungan percepatan persetujuannya," tutur Menkes. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk:
- Perbaikan infrastruktur rumah sakit dan puskesmas
- Pemulihan peralatan medis yang rusak
- Peningkatan kapasitas layanan kesehatan darurat
- Dukungan logistik dan obat-obatan
Koordinasi Antar Kementerian untuk Pemulihan Menyeluruh
Proses pemulihan fasilitas kesehatan di Sumatera melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini mencakup verifikasi kerusakan, penilaian kebutuhan, dan pengawasan distribusi bantuan. Pemerintah juga memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah terdampak.
Budi menekankan bahwa meskipun progres perbaikan sudah berjalan, "tetap dibutuhkan percepatan dari semua pihak" untuk memastikan target akhir Maret tercapai. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan sistem kesehatan di wilayah yang mengalami bencana, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat Sumatera.
