Mengenal Desil: Kelompok Kesejahteraan yang Jadi Sorotan dalam Isu BPJS dan Bansos
Istilah desil kini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks isu penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari desil ini dan mengapa ia menjadi begitu penting dalam pembahasan kebijakan sosial.
Apa Itu Desil?
Menurut definisi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di Indonesia. Pengelompokan ini didasarkan pada beberapa indikator kunci yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi suatu keluarga.
Indikator-indikator tersebut meliputi:
- Pekerjaan: Jenis dan stabilitas pekerjaan anggota keluarga.
- Pendidikan: Tingkat pendidikan yang dicapai oleh anggota keluarga.
- Kondisi rumah: Kualitas dan kepemilikan tempat tinggal.
- Daya listrik: Akses dan kapasitas listrik yang digunakan.
- Aset: Kepemilikan barang berharga seperti kendaraan atau properti.
Dasar Data Desil
Data yang digunakan untuk menentukan desil ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kemensos. DTSEN merupakan basis data terpadu yang mengumpulkan informasi sosial dan ekonomi dari seluruh keluarga di Indonesia, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan nasional.
Dengan data ini, pemerintah dapat mengelompokkan keluarga ke dalam berbagai desil, mulai dari desil 1 (kelompok dengan kesejahteraan terendah) hingga desil 10 (kelompok dengan kesejahteraan tertinggi). Pengelompokan ini sangat krusial dalam merancang dan mengevaluasi program-program sosial, seperti BPJS PBI dan bansos, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Relevansi Desil dalam Kebijakan Sosial
Isu penonaktifan BPJS PBI dan penyaluran bansos telah menyoroti pentingnya pemahaman tentang desil. Dengan menggunakan data desil, pemerintah berupaya untuk mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penyaluran atau penonaktifan layanan.
Misalnya, keluarga yang termasuk dalam desil rendah (seperti desil 1 hingga 4) biasanya menjadi prioritas untuk menerima bantuan sosial, termasuk BPJS PBI. Sementara itu, keluarga di desil yang lebih tinggi mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk bantuan tersebut, yang dapat menjelaskan mengapa beberapa kasus penonaktifan terjadi.
Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang desil tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami kebijakan pemerintah, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam program-program sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas bantuan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
