Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Perum Bulog dan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih luas. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Tekanan Inflasi Pangan di 152 Daerah
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/7/2026), Tomsi mengungkapkan bahwa tekanan inflasi beras dan minyak goreng telah terjadi di 152 dan 109 kabupaten/kota pada minggu keempat Juli 2026. Ia menilai situasi ini memerlukan intervensi segera. "Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi?" ujarnya di hadapan perwakilan kementerian, lembaga, dan pemda.
Tomsi mencontohkan bahwa GPM yang digelar secara luas sebelumnya terbukti efektif menurunkan jumlah daerah terdampak kenaikan harga hingga hanya sekitar 50 daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar pola serupa diterapkan kembali dengan lebih masif.
Disparitas Harga Bawang Putih
Selain beras dan minyak goreng, Tomsi juga menyoroti disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Ia menilai kondisi ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi. "Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," pungkasnya. Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan.
Rencana GPM Serentak Awal Agustus
Menanggapi dorongan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa Bulog telah merencanakan GPM yang akan digelar pada awal Agustus. Operasi pasar ini akan berlangsung secara serentak di seluruh Tanah Air dengan fokus utama pada komoditas beras. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan harga pangan dapat terkendali dan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
