Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan terhadap ojek online (ojol) sebesar 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Meski demikian, ia mengakui masih ada aplikator yang perlu didisiplinkan karena belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut.
Kebijakan Potongan Ojol 8% Sudah Berlaku
Prasetyo menyampaikan hal ini setelah bertemu dengan pimpinan DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/7/2026). Menurutnya, perintah Presiden mengenai pembagian tarif 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator sudah diterapkan secara riil di lapangan. “Yang penting perintah dari Presiden mengenai pembagian tarif 92 persen dan 8 persen secara riil di lapangan sudah diterapkan. Jadi temen-temen Koalisi Ojol Nasional tadi juga menyampaikan bahwa per 1 Juli itu diterapkan,” ujar Prasetyo.
Masih Ada Aplikator yang Perlu Ditertibkan
Meskipun aturan sudah berlaku, Prasetyo mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa aplikator yang belum patuh. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah untuk mendisiplinkan aplikator tersebut. “Meskipun memang ada beberapa temen-temen aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya,” ucap Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. “Ya tadi, yang sudah saya sampaikan, sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang apa namanya realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan,” jelasnya.
Rapat Tindak Lanjut dengan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat bersama Mensesneg dan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol. Rapat tersebut bertujuan menyempurnakan aturan yang telah ada agar lebih efektif di lapangan. Dasco menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan aplikator untuk memastikan kesejahteraan pengemudi ojol.
Kebijakan potongan 8 persen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dengan aturan ini, pengemudi diharapkan mendapatkan bagian yang lebih besar dari setiap tarif perjalanan.
