Washington DC – Amerika Serikat secara resmi memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap Brasil, setelah menuduh negara terbesar di Amerika Latin tersebut melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan selama satu tahun oleh pemerintah AS, yang memicu penolakan keras dari berbagai pihak.
Brasil Pilih Negosiasi, Bukan Balasan
Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin, dalam konferensi pers pada Selasa (21/07) menyatakan bahwa Brasil akan berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui negosiasi, bukan dengan tindakan balasan. Meskipun demikian, langkah AS tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi ketegangan perdagangan.
Berbagai produk seperti daging sapi, kopi, dan suku cadang pesawat dibebaskan dari tarif tersebut. Menurut perkiraan Valentina Sader dari lembaga pemikir Atlantic Council, sekitar separuh ekspor Brasil ke AS juga tetap tidak dikenai bea masuk ini. Namun, langkah ini diambil ketika Presiden AS Donald Trump kembali mendorong penggunaan tarif sebagai alat tawar dalam negosiasi.
Motif Politik di Balik Tarif?
Menurut Sader kepada AFP, para pejabat AS kemungkinan "menggunakan Brasil sebagai contoh untuk menyampaikan pesan yang lebih luas mengenai prioritas dan pendekatan negosiasi mereka." Meskipun Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan banyak tarif yang diberlakukan Trump, Washington kini berupaya membangun kembali agenda perdagangannya dengan dasar hukum lain.
Pernyataan AS bahwa tarif dijatuhkan karena Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dinilai gagal bernegosiasi dengan itikad baik juga "memperkuat persepsi bahwa tindakan ini tidak hanya ditujukan pada praktik perdagangan Brasil, tetapi juga bermotif politik terhadap Lula sendiri," kata Sader. Tarif ini kini menjadi salah satu isu utama dalam kampanye menjelang pemilihan presiden Brasil pada Oktober mendatang.
Dampak Ekonomi dan Perluasan Tarif
Kamar Dagang Amerika di Brasil baru-baru ini memperingatkan bahwa kebijakan Washington tersebut berdampak pada ekspor senilai lebih dari 11 miliar dolar AS. Sementara itu, pada hari Selasa (21/07), Trump juga mengumumkan tarif sebesar 100 persen untuk obat-obatan generik mulai Agustus 2028, sehari setelah memerintahkan tarif 50 persen terhadap banyak produk asal Kanada yang akan berlaku dalam 30 hari.
Gelombang tarif yang lebih luas masih akan datang. Pada Juni, pemerintah AS mengusulkan tarif antara 10 persen hingga 12,5 persen terhadap 60 mitra dagang atas dugaan kegagalan mereka mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa. Para analis memperkirakan tarif ini akan menggantikan tarif global sementara sebesar 10 persen yang akan berakhir pada Jumat.
Kekhawatiran Terkait Kerja Paksa
Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer kepada CNBC menyatakan, "Kami memperkirakan akan segera ada langkah lanjutan." Greer menegaskan bahwa tindakan baru terkait isu kerja paksa ini dipastikan bakal mencakup mayoritas porsi perdagangan AS dengan negara luar. "AS memiliki undang-undang untuk melarang perdagangan barang dengan kerja paksa. Negara-negara lain, sebagian besar tidak memiliki undang-undang tersebut, dan bagi yang memiliki pun tidak benar-benar menegakkannya," tegas Greer.
Tarif yang lebih rendah, yaitu 10 persen, akan dikenakan pada impor dari mitra dagang seperti Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Taiwan, dan Inggris, yang dinilai telah mengambil langkah mengatasi praktik kerja paksa. Sementara itu, barang dari lebih dari 40 negara lain, seperti Cina, India, dan Jepang, akan dikenai tarif 12,5 persen. Uni Eropa menyatakan bahwa mereka menganggap tarif tersebut sebagai tindakan yang "tidak beralasan." Secara terpisah, AS juga masih menjalankan penyelidikan terhadap 16 negara terkait kelebihan kapasitas industri.
Tekanan Terhadap Kanada
Rencana Washington mengenakan tarif 50 persen terhadap barang-barang Kanada muncul di tengah pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Pemerintah AS baru-baru ini menolak memperpanjang perjanjian tersebut dalam bentuk yang ada saat ini. Jamieson Greer dijadwalkan mengunjungi Meksiko pada Rabu hingga Jumat untuk membahas peninjauan bersama Perjanjian AS–Meksiko–Kanada (USMCA).
Sementara itu, negosiasi AS dengan Kanada berlangsung lebih lambat. Sejumlah pakar hukum menilai penggunaan ketentuan hukum yang belum pernah diuji sebelumnya—Pasal 338 dalam Tariff Act 1930—oleh Trump merupakan cara untuk meningkatkan posisi tawar AS dalam negosiasi USMCA dengan Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan "semua opsi" dan bahwa dirinya dan Trump telah sepakat untuk "mengintensifkan pembahasan" dalam beberapa pekan mendatang.
