Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan kesepakatan dengan Arab Saudi untuk membangun program nuklir sipil di negara Teluk tersebut. Washington menegaskan bahwa perjanjian itu mencakup jaminan ketat terhadap nonproliferasi nuklir, diumumkan pada Rabu (22/7/2026) waktu setempat.
Latar Belakang Kesepakatan
Langkah ini diambil di tengah ketegangan antara AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dengan Iran, yang dipicu oleh kekhawatiran atas program nuklir Teheran—isu utama yang hingga kini membuat pembahasan damai menemui jalan buntu. Departemen Energi AS menyatakan terdapat dua perjanjian yang ditandatangani, yaitu kerja sama "penggunaan nuklir secara damai" dan "pengamanan bilateral". Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman.
Meskipun isi naskah perjanjian tidak langsung dipublikasikan secara penuh, Departemen Energi AS menegaskan pentingnya kemitraan tersebut. "Bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun yang memajukan beberapa tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir," demikian pernyataan Departemen Energi AS.
Potensi Fasilitas Pengayaan Uranium
Laporan Wall Street Journal menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Namun, pernyataan resmi Departemen Energi tidak menyebutkan ketentuan tersebut dan enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi AFP. Kesepakatan ini selanjutnya akan diajukan ke Kongres AS untuk ditinjau. Kendati demikian, badan legislatif yang dikuasai Partai Republik tersebut diproyeksikan kecil kemungkinan untuk memblokir penerapannya.
Sebelumnya, para anggota parlemen AS dari kedua partai beserta pejabat Israel sempat menyuarakan penolakan terhadap proyek ini. Mereka mengkhawatirkan Arab Saudi kelak dapat mengalihkannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Arab Saudi, sebagaimana Iran, telah lama menegaskan haknya untuk mengembangkan program nuklir sipil. Tahun lalu, Riyadh bahkan menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Pakistan yang merupakan negara pemilik senjata nuklir.
Strategi Geopolitik Lebih Luas
Dalam beberapa tahun terakhir, Washington berupaya mengintegrasikan perjanjian nuklir ini ke dalam strategi geopolitik yang lebih luas, yaitu mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel, seiring dengan penandatanganan pakta pertahanan AS-Saudi. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian nuklir dengan negara tetangga Arab Saudi, yaitu Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2009, meski UEA disepakati tidak melakukan pengayaan uranium secara mandiri.
Pada Mei lalu, sebuah drone sempat menghantam generator di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Barakah milik UEA—satu-satunya fasilitas nuklir di dunia Arab—yang memicu kebakaran. Para pembuat kebijakan telah lama khawatir jika Iran berhasil memproduksi senjata nuklir, langkah tersebut akan memicu perlombaan senjata nuklir di seluruh kawasan Teluk.
Tanggapan Pejabat AS
Menteri Energi AS Chris Wright menepis kekhawatiran mengenai proliferasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini sepenuhnya demi kepentingan ekonomi dan strategis Washington. "Yakinlah, perjanjian ini menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan nonproliferasi, sekaligus mengandalkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik dunia yang dirancang langsung di Amerika Serikat," ujar Wright.
Kesepakatan AS-Saudi ini ditandatangani berdasarkan Bagian 123 (Section 123) Undang-Undang Energi Atom AS. Amerika Serikat sendiri memiliki perjanjian kerja sama nuklir serupa dengan lebih dari 50 negara, meski dengan cakupan yang bervariasi. Para pengamat dan ahli menilai kesepakatan ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak lama. Namun, sejumlah pihak tetap menyoroti potensi risiko pengayaan uranium di tanah Arab Saudi.
Pandangan Para Ahli
"Akan menjadi sebuah kesalahan jika mengizinkan Arab Saudi memiliki kemampuan pengayaan uranium," ungkap Matthew Kroenig dari Atlantic Council dalam analisisnya sebelum kesepakatan diumumkan secara resmi. "Washington sudah tepat memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklir yang efektif," lanjutnya.
Sementara itu, Jennifer T. Gordon, Direktur Nuclear Energy Policy Initiative di Atlantic Council, mengapresiasi perjanjian tersebut sebagai sebuah pencapaian strategis bagi AS. "Arab Saudi telah memperjelas bahwa mereka akan membeli teknologi energi nuklir dan memulai program nuklir sipil. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah mereka akan bekerja sama dengan AS dan sekutunya, atau beralih ke Rusia dan China," pungkas Gordon.
