Dinas Bina Marga DKI Jakarta akhirnya buka suara mengenai keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang saling berdekatan di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kedua JPO tersebut ternyata tidak saling terhubung secara fisik karena dibangun pada waktu berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula.
Fungsi Berbeda, Dibangun pada Waktu Berbeda
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa JPO pertama merupakan JPO eksisting milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah lebih dahulu dibangun. JPO ini berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat umum. Sementara itu, JPO kedua merupakan JPO integrasi yang dibangun kemudian oleh pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda.
JPO integrasi tersebut menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte TransJakarta. Sebelum Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga pernah menjadi akses langsung menuju halte Transjakarta. Namun, setelah halte dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, akses menuju halte tidak lagi melalui JPO eksisting, melainkan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek.
JPO Integrasi Bisa Digunakan Masyarakat Umum
Siti Dinarwenny menegaskan bahwa JPO integrasi tidak hanya bermanfaat bagi pengguna LRT Jabodebek dan TransJakarta untuk berpindah moda, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana penyeberangan jalan. Hal ini karena JPO integrasi memiliki area tidak berbayar (unpaid area) yang dapat diakses siapa saja.
"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," kata Dinar dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).
Kendala Teknis Penyambungan Kedua JPO
Terkait usulan untuk menghubungkan kedua JPO, Dinas Bina Marga menyatakan bahwa rencana tersebut memerlukan kajian teknis dari pihak LRT Jabodebek sebagai pemilik dan pengelola JPO integrasi. Namun, berdasarkan kondisi eksisting, terdapat kendala teknis yang membuat penyambungan kedua JPO belum memungkinkan untuk dilakukan.
Kedua JPO memiliki perbedaan elevasi lantai sekitar 75 sentimeter, sedangkan jarak horizontal antarkedua struktur hanya sekitar 60 sentimeter. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna.
Alternatif bagi Masyarakat
Meski tidak terhubung secara fisik, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan kedua JPO tersebut sebagai fasilitas penyeberangan sesuai titik akses yang dibutuhkan. Jarak antara akses turun kedua JPO juga relatif dekat, yakni sekitar 50 meter, sehingga masyarakat masih dapat memilih fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhannya.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," kata Dinar.
Dengan demikian, meskipun kedua JPO berdampingan, fungsinya tetap berjalan optimal sesuai peruntukannya masing-masing. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dengan bijak dan tetap mengutamakan keselamatan.
