Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menyusun peta jalan pasar karbon sebagai langkah strategis membangun ekonomi hijau dan membuka peluang pembiayaan pembangunan berbasis penyerapan emisi. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan potensi perdagangan karbon dari berbagai program penghijauan yang telah dan akan terus dijalankan.
Penyusunan Peta Jalan Pasar Karbon
Pembahasan peta jalan ini melibatkan PT TUV Rheinland Indonesia, yang memaparkan mekanisme perdagangan karbon nasional melalui IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan Community Based Tree Planting Carbon Program, yaitu program penanaman pohon berbasis masyarakat yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari penyerapan emisi karbon.
Bupati Rudy menyatakan, “Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan pada masa mendatang.” Pernyataan ini disampaikan dalam acara yang digelar di Bogor, Selasa (28/7/2026).
Penghijauan sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi
Sejauh ini, Pemkab Bogor telah menanam sekitar 45.000 pohon melalui aksi penanaman yang terstruktur dan masif. Langkah penghijauan ini tidak hanya bertujuan menjaga fungsi lingkungan, tetapi juga disiapkan untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Rudy meminta perangkat daerah terkait bersama PT TUV Rheinland Indonesia segera menyusun kajian lahan, inventarisasi vegetasi, dan peta jalan pengembangan pasar karbon Kabupaten Bogor.
“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” ujar Bupati Rudy. Peta jalan ini dinilai penting sebagai acuan arah pengembangan ekonomi hijau daerah, mulai dari pengukuran emisi, penyerapan karbon, registrasi, hingga peluang perdagangan di Bursa Karbon Nasional.
Potensi Pembiayaan Hijau Berbasis Karbon
Perwakilan PT TUV Rheinland Indonesia, Mukhsin Safiq, menegaskan kesiapannya mendampingi Pemkab Bogor dalam mengukur emisi dan menyusun program pasar karbon sesuai standar. “Integrasi data vegetasi, lahan, dan sistem registrasi karbon menjadi kunci agar program penyerapan karbon daerah dapat diakui dalam skema perdagangan karbon nasional,” ucap Mukhsin.
Dengan peta jalan ini, Pemkab Bogor membidik pasar karbon sebagai salah satu opsi pembiayaan hijau untuk mendorong pembangunan daerah yang rendah emisi. Langkah ini sejalan dengan upaya nasional dalam menekan emisi gas rumah kaca dan mendorong investasi berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Kabupaten Bogor berharap dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan program lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.
