Legislator Gerindra Desak Penambahan Dermaga di Merak, 60% Kapal Nganggur Saat Lebaran
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak evaluasi dan penambahan dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Hal ini menyusul antrean panjang yang terjadi selama arus mudik-balik Lebaran 2026, di mana lebih dari 60 persen kapal dilaporkan tidak beroperasi akibat minimnya dermaga aktif.
Kinerja Mudik Lancar, Namun Dermaga Terbatas Jadi Masalah Mendasar
BHS mengapresiasi kelancaran arus mudik tahun ini, tetapi menegaskan bahwa persoalan mendasar di lintasan strategis Jawa-Sumatera harus segera dibenahi. "Saya melihat cukup lancar dari Jawa ini, dan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan, GAPASDAP, dan ASDP, serta Kepolisian, atas keberhasilan di angkutan mudik. Dan saya ingin melihat angkutan balik dari Bakauheni," ujar BHS dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Ia menyoroti keterbatasan dermaga yang berdampak langsung pada operasional kapal. Dari total 72 kapal yang tersedia, hanya 28 kapal yang beroperasi secara reguler, ditambah 5 kapal untuk dermaga darurat. Kondisi ini terjadi karena Pelabuhan Merak saat ini hanya memiliki tujuh dermaga aktif.
"Saat ini, hanya ada 7 dermaga, yang di mana setiap dermaga beroperasi 4 kapal, berarti ada lebih dari 60 persen armada tidak dapat dioperasikan di saat situasi padat seperti ini," jelas BHS.
Desakan Evaluasi dan Penambahan Dermaga
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), BHS mendesak PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator, Ditjen Perhubungan Darat dan Laut Kemenhub, untuk segera bergerak. "Ini butuh satu evaluasi yang mendasar daripada ASDP, perusahaan pelayaran, terutama regulator Ditjen Darat dan Ditjen Laut Kemenhub untuk segera mengantisipasi kesulitan perusahaan pelayaran ini, untuk bisa beroperasi, kalau misalnya ada penambahan dermaga," tegasnya.
BHS menghitung bahwa penambahan satu pasang dermaga dapat mengakomodasi empat kapal tambahan, sementara dua pasang dermaga berarti delapan kapal tambahan. "Satu pasang dermaga saja bisa mengantisipasi 4 unit kapal, kalau dua pasang dermaga maka bisa menampung 8 unit kapal yang beroperasi sebagai tambahan. Tentu ini bisa menambah kapasitas dari 28 kapal sekitar 35 persen kapasitas angkut," ungkapnya.
Tren Kenaikan Pengguna dan Ancaman pada Logistik
BHS juga mengingatkan tren kenaikan pengguna penyeberangan yang terus tumbuh 8-12 persen per tahun, ditambah potensi lonjakan traffic seiring tersambungnya jaringan tol di Sumatera. "Tolong diingat, perlu diantisipasi juga terjadinya percepatan akibat dari jalan tol nanti kalau sudah tersambung, ini tentu akan meningkatkan jumlah daripada masyarakat pengguna transportasi penyeberangan," katanya.
Selain itu, ia mewanti-wanti agar distribusi logistik tidak dikorbankan. Kendaraan logistik dilaporkan harus menunggu berhari-hari di rest area hingga kantong parkir dermaga. "Angkutan logistik tidak boleh dikorbankan. Kalau sampai logistik dihambat, dikhawatirkan perdagangan dan industri ikut terhambat," tegas BHS.
Pembangunan Dermaga Baru dan Penghentian Dermaga Darurat
Di ujung pernyataannya, politikus Gerindra itu mendesak pembangunan dermaga baru segera direalisasikan dan penggunaan dermaga darurat seperti Ciwandan dihentikan untuk keperluan jangka panjang. "Dermaga darurat ini tidak bisa ditoleransi terus menerus dan sudah seharusnya ini hanya bisa digunakan untuk emergency di saat dermaga reguler mengalami kepadatan. Dan ini tidak bisa digunakan dalam waktu panjang karena kurang aman, nyaman dan selamat. Maka pembangunan dermaga tambahan reguler harus segera dilakukan agar permasalahan kemacetan di setiap libur Lebaran teratasi dengan baik," pungkasnya.
