Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, masalah ini harus mendapat perhatian serius sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi nasional.
"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pemotongan Anggaran Perpusnas 2026
Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa dengan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 377,9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total. Sebelumnya, pada 2025 Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar. Artinya, terjadi penurunan anggaran hampir 48%.
Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. "Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelasnya.
Indeks Literasi Masih Rendah
Lebih lanjut, Lestari menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru Perpusnas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan literasi di Indonesia masih sangat besar.
Sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan, antara lain peningkatan peran daerah dalam mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.
"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah," jelasnya.
Kebijakan Fiskal Ramah Buku
Selain itu, Lestari mendorong kebijakan fiskal yang ramah buku, antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku. Hal ini diharapkan dapat menekan harga buku dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," tutup Lestari.
