Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memastikan akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada 19 Agustus 2026. Langkah ini merupakan respons atas insiden kebakaran yang menimpa KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura, Jawa Timur, yang mengakibatkan lima penumpang meninggal dunia.
Kecelakaan Berulang Jadi Sorotan
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi gambaran nyata lemahnya pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia. “Ini gambaran lemahnya pengawasan terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (5/8/2026).
Lasarus menyatakan bahwa tanggung jawab atas kecelakaan ini berada di pundak pemerintah, khususnya dalam hal pemberian izin operasional kapal. “Jadi menurut saya cukuplah sudah, yang sudah-sudah jadi pelajaran bagi kita semua, terutama memang pemerintah yang punya tanggung jawab. Untuk kapal itu boleh berlayar atau tidak boleh berlayar, itu kan tanggung jawab pemerintah, otorisasi kan ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kecelakaan yang berulang di perairan Indonesia menjadi bukti kongkret lemahnya pengawasan pemerintah. Komisi V DPR mengaku telah berulang kali mengingatkan Kemenhub mengenai pentingnya pemeriksaan sebelum kapal berlayar, termasuk ketersediaan anggaran untuk ramp check.
Anggaran Ramp Check yang Tidak Memadai
Menurut Lasarus, salah satu akar masalahnya adalah tidak adanya alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan ramp check, yaitu pemeriksaan kelayakan kapal sebelum beroperasi. “Ini bukti, bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran. Kita sudah mengingatkan, ini rangkaian yang sudah kita ingatkan lama gitu, tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, korelasinya apa? Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup. Untuk melakukan pengecekan sebelum kapal berlayar,” tegasnya.
“Tidak munculnya mata anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan ramp check, pengawasan kapal sebelum berlayar,” sambungnya.
Pemanggilan Kemenhub dan KNKT
Komisi V DPR berencana mengundang Menteri Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Pelindo, serta pemilik kapal dalam rapat yang akan digelar pada Rabu (19/8) setelah masa reses. “Kami akan panggil Kementerian Perhubungan Rabu 19 (Agustus). Kami sudah, kami akan mengundang Menteri Perhubungan, kemudian KNKT, kemudian Pelindo, kemudian pihak penyedia-penyedia jasa ya yang punya kapal. Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini,” jelas Lasarus.
Legislator dari PDIP ini juga mengkritisi ketidaksesuaian antara jumlah manifest dan jumlah penumpang aktual di kapal tersebut. “Ini beda nih, jumlah manifest lebih sedikit daripada jumlah penumpang. Masa sih, KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) nyuruh kapal berlayar kemudian antara data yang dia pegang dengan jumlah orang yang naik kok tidak sama? Makanya hal sekecil itu aja ya, intinya kan tidak diawasi. Makanya wajib hukumnya tahu berapa manifest orang yang berangkat, gitu loh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa investigasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. “Meminta investigasi menyeluruh terkait penyebab Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar,” pungkasnya.
Operasi SAR dan Respons Cepat
Sementara itu, Kepala Basarnas, M Syafii, menyatakan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 akan berlangsung selama tujuh hari. Evaluasi perpanjangan operasi akan diputuskan bersama seluruh unsur terkait setelah periode tersebut berakhir. “Jika terkonfirmasi dari posko pengaduan, KSOP, atau pemilik kapal bahwa masih ada korban yang belum ditemukan, itu akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan operasi,” kata Syafii, dilansir detikJatim, Senin (3/8/2026).
Aksi penyelamatan cepat yang dilakukan berkat siaran kedaruratan dari Basarnas Command Center mendapat respons langsung dari tujuh kapal sipil di sekitar lokasi. Mereka membantu proses evakuasi di tengah kondisi cuaca buruk, menunjukkan solidaritas yang tinggi dalam situasi darurat.
