Pengumuman pembentukan koalisi itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi pada Jumat (31/7/2026), sehari setelah Riyadh menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri perwakilan 43 negara dan Uni Eropa. Pertemuan pada Kamis (30/7) itu menghasilkan landasan bagi aliansi maritim baru yang dirancang untuk merespons kebuntuan keamanan di Laut Merah.
Koalisi ini dibentuk menyusul eskalasi di kawasan, khususnya setelah Houthi yang bermarkas di Yaman memberlakukan blokade maritim terhadap Arab Saudi sejak 20 Juli. Kelompok yang didukung Iran itu juga mengklaim telah menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Saudi di Laut Merah dengan alasan melanggar blokade tersebut. Aksi itu meningkatkan risiko terhadap salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Mandat dan Wilayah Operasi
Kementerian Pertahanan Saudi menegaskan bahwa koalisi ini akan bertugas melindungi jalur pelayaran internasional, kebebasan navigasi, dan perdagangan global. Wilayah operasional yang menjadi prioritas adalah Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden. Selat Bab el-Mandeb sendiri merupakan gerbang strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia, sekaligus titik rawan bagi kapal-kapal kargo dan tanker minyak.
Langkah ini dinilai penting karena gangguan di Bab el-Mandeb dapat memengaruhi rantai pasok energi dan komoditas dunia. Dengan membentuk koalisi multinegara, Arab Saudi berupaya menegakkan kembali stabilitas keamanan maritim tanpa harus bertindak sendiri.
Dukungan Awal dari 14 Negara
Dari total 43 negara yang menghadiri pertemuan di Riyadh, sebanyak 14 negara sejauh ini menyatakan dukungan sebagai negara pendiri. Selain Arab Saudi, negara-negara yang menandatangani pernyataan bersama untuk mendukung pembentukan koalisi adalah Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh. Kehadiran negara-negara kawasan dan sekutu strategis ini menunjukkan meluasnya kekhawatiran atas gangguan Houthi terhadap pelayaran.
Delegasi Amerika Serikat turut hadir dalam pertemuan tersebut. Washington diwakili oleh komandan Pusat Komando Pasukan Korps Marinir AS (MARCENT), Letnan Jenderal Joseph Clearfield, serta atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Riyadh. Keterlibatan AS memperkuat dimensi internasional koalisi, meskipun peran operasionalnya belum dirinci lebih lanjut.
Prinsip Defensif dan Kepatuhan terhadap Hukum Internasional
Dalam pernyataan bersama, negara-negara pendiri menegaskan bahwa aliansi ini “bersifat murni defensif, tidak menargetkan negara, aliansi, atau organisasi internasional mana pun.” Mereka juga menekankan komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas sesuai hukum internasional, menghormati kedaulatan negara, dan melindungi kebebasan navigasi.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk meredam kekhawatiran bahwa koalisi dapat memperluas konflik regional. Dengan menegaskan karakter defensif, para anggota ingin menunjukkan bahwa tujuan utama mereka adalah menjaga keamanan laut, bukan melancarkan operasi ofensif terhadap pihak tertentu.
Markas Besar dan Kelembagaan
Arab Saudi ditetapkan sebagai negara pendiri sekaligus pemimpin koalisi. Selain itu, Riyadh akan menjadi lokasi markas besar permanen. Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga membahas rancangan piagam koalisi pertahanan maritim, struktur organisasi, pengaturan komando dan kendali, serta mekanisme operasional ke depan.
Kementerian Pertahanan Saudi menyebut seluruh partisipan telah mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian prosedur pembentukan koalisi, termasuk draf akhir piagam. Ini membuka jalan bagi peluncuran koalisi dan dimulainya operasional dalam waktu dekat.
Buka untuk Negara Lain
Kementerian Pertahanan Saudi menekankan bahwa koalisi pertahanan maritim ini merupakan inisiatif terbuka. “Pintu tetap terbuka bagi negara-negara lainnya untuk bergabung dengan piagam koalisi setelah menyelesaikan prosedur nasional mereka,” demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Saudi.
Dengan mekanisme keanggotaan yang fleksibel, koalisi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak peserta dari berbagai kawasan. Stabilitas Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb tidak hanya menjadi kepentingan Arab Saudi dan Yaman, tetapi juga aktor global yang mengandalkan jalur perdagangan tersebut.
