PKS Sepakat dengan PDIP: Komunitas dan Masyarakat Saja yang Urus Dapur MBG, Bukan Parpol
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kesepakatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa partai politik seharusnya tidak terlibat dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan ini muncul menyusul larangan resmi dari PDIP terhadap kadernya untuk berbisnis dalam program tersebut.
Dukungan untuk Program MBG dengan Catatan Perbaikan Tata Kelola
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengakui bahwa program MBG memiliki manfaat positif bagi pelajar dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. "MBG adalah program yang bagus karena memberikan makanan bergizi kepada siswa," ujar Mardani dalam keterangannya pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Meski demikian, Mardani menyoroti beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Dia menekankan bahwa tata kelola MBG masih memerlukan pembenahan signifikan, terutama terkait standar gizi dan variasi menu yang sering menjadi keluhan. "Pengawasan harus diperketat untuk memastikan kualitas terjaga, dan perlu ada perbaikan berkelanjutan dalam sistemnya," tambahnya.
Penegasan Larangan Keterlibatan Parpol dalam SPPG
PKS secara tegas mendorong agar komunitas lokal dan masyarakat yang dilibatkan dalam operasional dapur MBG atau SPPG, bukan partai politik. "Kami mendorong komunitas dan masyarakat yang terlibat langsung. Jangan sampai partai politik yang masuk ke dalamnya," tegas Mardani. Sikap ini sejalan dengan surat edaran internal PDIP yang melarang kadernya memanfaatkan program MBG untuk kepentingan bisnis.
Politikus PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa surat edaran tersebut bertujuan menegaskan komitmen partai terhadap netralitas program. "Surat ini untuk internal partai sebagai penegasan bahwa PDIP tidak pernah mengizinkan kepentingan individu terlibat dalam bisnis MBG," kata Guntur pada Jumat, 27 Februari 2026. Dia menambahkan bahwa PDIP bersikap tegas menolak komersialisasi MBG, mengingat program ini dirancang untuk kepentingan rakyat.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Kesepakatan antara PKS dan PDIP ini mengindikasikan adanya konsensus di kalangan partai politik untuk menjaga program MBG tetap murni sebagai inisiatif pemerintah tanpa campur tangan kepentingan politik. Beberapa poin kunci yang diangkat meliputi:
- Peningkatan pengawasan terhadap standar gizi dan menu dalam pelaksanaan MBG.
- Pelibatan aktif komunitas dan masyarakat dalam pengelolaan dapur SPPG untuk memastikan transparansi.
- Penegasan larangan bagi partai politik dan kadernya untuk terlibat dalam bisnis terkait program ini.
Dengan langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal bagi siswa tanpa terkontaminasi oleh kepentingan politik atau komersial.
