Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyambut positif program sekolah swasta gratis yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Saat ini, sudah ada 103 sekolah swasta yang digratiskan. Ia menilai kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memutus rantai putus sekolah dan masalah ijazah yang tertahan karena tunggakan biaya.
Pendidikan dan Kesejahteraan
Hal itu disampaikan Basri Baco saat membuka diskusi publik tentang pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta. Dalam acara tersebut, Baco menekankan bahwa pendidikan berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya, pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang," kata Baco dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jakarta. Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menilai ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai jika kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.
"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi," ucap dia.
Persoalan Mendasar Pendidikan
Namun di sisi lain, Baco mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di dunia pendidikan Ibu Kota. Mulai dari anak yang terpaksa berhenti sekolah karena masalah ekonomi, hingga ijazah yang tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya pendidikan masih ditemukan di Jakarta.
"Kalau kita mau mencapai itu, tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan," ungkapnya.
Karena itu, Baco menilai solusi paling realistis adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis. "Saya bilang, solusinya cuma satu: sekolah swasta gratis. Tidak ada solusi lain," imbuh dia.
"Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi," lanjutnya.
Dukungan Partai Golkar
Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
"Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik, tentu untuk perbaikan," tuturnya.
Anggaran dan Kriteria
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang digratiskan. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
"Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Ia menambahkan, sekolah swasta dipilih melalui sejumlah kriteria ketat agar program berjalan tepat sasaran. "Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI," lanjutnya.
