Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku tidak dapat menahan air matanya saat menyaksikan film dokumenter berjudul Pesta Babi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagaimana dikutip dari laman resmi UGM pada Senin, 25 Mei 2026.
Megawati Soroti Alih Fungsi Hutan dan Hak Adat
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menyoroti maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ia menekankan bahwa di wilayah-wilayah tersebut terdapat hukum adat dan tradisi yang harus dihormati. “Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” ujarnya.
Megawati juga mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai mendorong kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, penting untuk menghormati hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Film Pesta Babi: Sorotan Terhadap Masyarakat Adat Papua
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang dirilis pada tahun 2026 dan diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru, menuai sorotan publik. Dokumenter ini merekam kondisi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Papua, serta perjuangan mereka atas hak atas lahan. Salah satu isu yang paling disorot dalam film tersebut adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah pemutaran film Pesta Babi di berbagai tempat di Indonesia dibubarkan. Pembubaran dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta pihak kampus. Contohnya, di Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat), diskusi dan nobar film tersebut dibubarkan oleh otoritas kampus. Di Universitas Khairun dan Benteng Oranje, Ternate (Maluku Utara), pembubaran dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Darat.
Rumah produksi film dokumenter WatchDoc dan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga mencatat adanya dugaan penolakan ruang pemutaran hingga pembatalan sepihak oleh pemilik tempat.
Pemerintah Tidak Melarang Nobar Film Pesta Babi
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter tersebut. Menurutnya, materi film itu masih wajar dan publik tidak perlu terpancing hanya karena judulnya. Ia mempersilakan masyarakat untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 Mei 2026.
