Doli Kurnia Tanggapi Usulan WFH PNS dari Cak Imin, Ingatkan Jangan Abaikan Pelayanan Publik
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memberikan tanggapan terkait usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Usulan tersebut menghendaki agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai antisipasi dampak konflik di Timur Tengah. Doli menyatakan bahwa gagasan ini patut dipertimbangkan secara serius, namun dengan catatan agar tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.
Secara umum, saya melihat usulan itu bagus saja. Intinya kan soal penghematan yang harus dilakukan dalam menghadapi kemungkinan potensi krisis ekonomi. Kita memang harus mulai mengantisipasi segala kemungkinan krisis yang akan terjadi, ujar Doli kepada para wartawan pada Senin, 16 Maret 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa dia mendukung prinsip penghematan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), di tengah ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Pertimbangan Matang Diperlukan untuk Kebijakan WFH
Meskipun mendukung ide penghematan, Doli mengingatkan bahwa implementasi kebijakan WFH bagi PNS harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, tugas utama PNS sangat erat kaitannya dengan memberikan layanan langsung kepada masyarakat, sehingga kebijakan ini tidak boleh sampai mengabaikan atau menelantarkan urusan publik.
Namun untuk usul agar PNS untuk WFH perlu dipertimbangkan matang terlebih dahulu. Pertama, PNS erat kaitannya dengan pekerjaan pelayanan publik. Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai, tegas Doli. Dia menekankan bahwa efisiensi BBM tidak boleh mengorbankan kualitas dan aksesibilitas layanan yang menjadi hak warga negara.
Pemetaan Jenis Pekerjaan dan Sistem Kerja yang Jelas
Lebih lanjut, Doli mengusulkan bahwa jika kebijakan WFH benar-benar akan diterapkan, pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jenis-jenis pekerjaan PNS. Hal ini untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memungkinkan dilakukan dari rumah tanpa mengurangi efektivitas kerja.
Kalaupun ada kebijakan WFH, harus dipetakan, cluster kerja PNS di bidang apa saja yang bisa diterapkan, jelasnya. Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah menyiapkan sistem kerja yang terstruktur dan transparan, mencakup beberapa aspek penting:
- Model penugasan yang adaptif terhadap kondisi WFH.
- Target atau capaian kerja yang terukur dan realistis.
- Mekanisme pelaporan yang efisien dan akurat.
- Proses evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan produktivitas.
Kedua, harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target/capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya, tambah Doli. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan penghematan energi dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Latar Belakang Usulan Cak Imin untuk Efisiensi BBM
Usulan WFH bagi PNS ini pertama kali disampaikan oleh Cak Imin pada Minggu, 15 Maret 2026, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta Pusat. Dia mengaitkannya dengan upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah.
Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM, kata Cak Imin. Dia juga telah memerintahkan kantor DPP PKB untuk menerapkan efisiensi energi sebagai langkah konkret.
Dengan demikian, diskusi mengenai kebijakan WFH bagi PNS terus mengemuka, menimbang antara kebutuhan penghematan di tengah ketidakpastian global dan komitmen untuk mempertahankan pelayanan publik yang optimal. Tanggapan dari Doli Kurnia menyoroti pentingnya pendekatan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
