Demokrat Usulkan Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR sebagai Opsi Penyelamatan APBN
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pemotongan gaji menteri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menjadi salah satu opsi strategis untuk menjaga kondisi keuangan negara di tengah ketidakpastian global. Dalam pernyataannya pada Senin, 16 Maret 2026, Herman menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai skenario ekonomi yang tidak menentu.
Opsi Pengetatan Fiskal di Tengah Gejolak Global
Menurut Herman, pemerintah perlu menyiapkan antisipasi yang matang, termasuk langkah-langkah pengetatan fiskal yang mungkin diperlukan. "Dalam situasi tertentu, kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai, tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR," ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dampak konflik internasional, seperti yang terjadi di Timur Tengah.
Herman, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR, menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden untuk menentukan skenario terbaik. "Oleh karena itu, kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah," kata dia. Pernyataan ini mencerminkan sikap partainya yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Contoh dari Pakistan dan Pernyataan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencontohkan langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Pakistan menerapkan berbagai kebijakan penghematan, seperti:
- Pemotongan gaji menteri dan anggota kabinet.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas untuk mengurangi biaya operasional.
- Pengurangan alokasi anggaran untuk pos-pos tertentu yang dianggap kurang prioritas.
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Pakistan bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR sebagai bagian dari upaya penghematan. "Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR," kata Prabowo dalam sebuah kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah serupa bisa dipertimbangkan di Indonesia jika kondisi ekonomi mengharuskannya.
Konteks Kebijakan dan Respons Pemerintah
Usulan dari Partai Demokrat ini muncul dalam konteks upaya pemerintah untuk menjaga defisit APBN di bawah 3%, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah telah mengambil langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, namun diskusi tentang pemotongan gaji pejabat tinggi belum secara resmi dibahas.
Menkeu Purbaya Yudhoyono juga menyebutkan bahwa APBN masih dalam kondisi aman, meskipun ada wacana pelebaran defisit akibat lonjakan harga minyak dunia. Namun, Herman Khaeron menegaskan bahwa opsi pemotongan gaji perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari antisipasi jangka panjang, terutama jika ketidakpastian global berlanjut.
Dengan usulan ini, Partai Demokrat berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal negara, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah dan presiden. Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.
