Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kenaikan ini dilakukan karena tukin TNI dan Kemhan sudah lama tidak disesuaikan, yakni sejak delapan tahun terakhir.
Besaran Tukin Berbeda Antar Kementerian
Prasetyo menjelaskan bahwa besaran tukin untuk setiap kementerian dan lembaga berbeda-beda. Hal ini disampaikan di hadapan wartawan di Kereta Nusantara Explorer saat perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026). "Iya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda," kata Prasetyo.
Dia menambahkan bahwa beberapa kementerian atau lembaga mendapat kebijakan kenaikan setelah bertahun-tahun tidak naik. "Nah ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan," sambungnya.
Perhatian untuk Guru dan Nakes di Daerah 3T
Prasetyo memastikan pemerintah tidak hanya fokus pada kenaikan tukin TNI, tetapi juga terus memperhatikan tunjangan dan kesejahteraan para guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
"Juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga-tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit," jelas Prasetyo.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang bertugas di wilayah terpencil. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
