Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Charles Honoris, mengkritisi data yang diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai 112 juta masyarakat Indonesia yang masih mengalami kekurangan gizi. Dalam pernyataannya, Charles mendesak Kementerian Kesehatan untuk secara terbuka menjelaskan metodologi dan indikator yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tersebut, mengingat data tersebut didasarkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang tidak dirancang khusus untuk mengukur status gizi.
Pertanyaan Terbuka atas Data Susenas
Charles Honoris menegaskan bahwa Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan instrumen yang secara langsung mengukur status gizi penduduk. "Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas. Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Menurut Charles, evaluasi terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus didasarkan pada data yang tepat dan akurat. Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur status gizi, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan.
Pentingnya Indikator Tepat dalam Program MBG
Charles menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program dengan anggaran sangat besar, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya harus menggunakan indikator yang tepat. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat agar manfaatnya benar-benar dapat diukur secara objektif," katanya.
Ia menambahkan, "Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes." Legislator PDIP ini mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat dan tidak hanya berdasarkan asumsi.
Klarifikasi Data dari Menteri Kesehatan
Data mengenai 112 juta warga kekurangan gizi sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam pernyataannya, Menkes Budi menyebutkan bahwa 4 desil terendah masyarakat Indonesia berdasarkan data Susenas 2024 menunjukkan kekurangan gizi. "Saya kasih beberapa data, 4 desil terbawah berdasarkan data Susenas 2024 sekitar 1,5 juta sampel itu kekurangan gizi. Jika, kalau satu desil itu 10%, 28 juta, 4 desil itu 100 juta masyarakat Indonesia data Susenas kita terakhir itu kekurangan gizi. Sorry, jadi 28 dikali 4, sekitar 100 juta lebih, 112 juta," kata Menkes Budi.
Charles Honoris meminta pemerintah agar menyampaikan data secara jujur dan transparan. Ia menegaskan bahwa evaluasi program MBG tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan indikator yang tidak langsung mengukur status gizi. Dengan demikian, diperlukan rujukan utama dari SKI dan SSGI untuk memastikan kebijakan perbaikan gizi nasional berjalan efektif.
