Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pelibatan sektor swasta merupakan elemen krusial dalam mempercepat realisasi Program Perumahan Rakyat sekaligus mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Dorong Kemudahan bagi Pengembang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan berbagai kemudahan kepada pengembang agar pembangunan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat berjalan lebih cepat. "Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Tito saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7) malam.
Kebijakan Pendukung dan Evaluasi Daerah
Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang, antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah. Tito meminta peran aktif para pengembang untuk melaporkan daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. Ia juga memastikan bahwa Kemendagri akan melakukan evaluasi khusus terhadap daerah-daerah yang dinilai menghambat percepatan pembangunan perumahan.
"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," tegasnya.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Tito menilai kekhawatiran sebagian daerah terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan PBG maupun BPHTB bagi MBR tidaklah tepat. Menurutnya, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan pembangunan perumahan justru jauh lebih besar. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, maka angka kemiskinan akan semakin menurun. Selain itu, aktivitas pembangunan perumahan juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi sektor bahan bangunan, hingga memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun-tahun berikutnya.
Koordinasi dan Pengawasan
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu aspek yang ikut diawasi di daerah. Selain itu, Kemendagri akan memberikan apresiasi kepada daerah yang mendukung program perumahan rakyat.
Kolaborasi dengan APERSI
Menutup sambutannya, Mendagri mengajak APERSI untuk terus memperkuat komunikasi dengan kepala daerah. Menurutnya, kolaborasi antara kepala daerah dan asosiasi pengembang merupakan bagian penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan di Indonesia. Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan pihak terkait lainnya.
