Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menyetujui empat usulan anggaran prioritas. Hal ini disampaikan Tito usai bertemu dengan Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).
Empat Prioritas Anggaran Pemulihan
Dalam pertemuan tersebut, Tito yang juga Menteri Dalam Negeri ini secara khusus meminta percepatan persetujuan anggaran untuk empat sektor. "Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-Approve secepat mungkin, karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Keempat prioritas tersebut meliputi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian UMKM untuk pemulihan usaha masyarakat terdampak. Tito menekankan bahwa anggaran ini krusial agar berbagai persoalan masyarakat bisa segera ditangani.
Alokasi Anggaran Capai Rp100 Triliun
Program pemulihan pascabencana Sumatera ini telah memiliki rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga tahun 2028. Pemerintah telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun secara langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga. Ketujuh instansi itu meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Percepatan Pencairan Sangat Diperlukan
Tito menambahkan bahwa sejumlah kementerian sebenarnya telah memulai penanganan menggunakan anggaran reguler hasil refocusing. Namun, percepatan pencairan anggaran tambahan tetap diperlukan agar pemulihan dapat berjalan lebih optimal. "Kalau sudah di-transfer, maka kami nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon," jelasnya.
Ia menegaskan, Satgas akan terus memantau pelaksanaan rehab-rekon di lapangan. Tito juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat. "Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," tutup Tito.
Dengan dorongan percepatan ini, diharapkan pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, mengurangi dampak bencana yang masih dirasakan oleh masyarakat.
