Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik keras sistem keamanan di Bendungan Jatiluhur setelah seorang satpam ditemukan tewas dalam keadaan terborgol. Ia menyoroti minimnya kamera pengawas (CCTV) di area tanggul bendungan yang merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
Kritik Gubernur Terhadap Manajemen Keamanan
"Bayangkan, perusahaan besar punya fungsi menjaga keselamatan negara—penahan banjir, pembangkit listrik, penyedia air bersih, pertanian, hingga perikanan—masa di tanggulnya tidak ada CCTV?" ujar Dedi Mulyadi saat keluar dari gedung Satreskrim Polres Purwakarta, Senin (27/07/2026).
Menurut Dedi, kejadian ini membuka mata akan celah keamanan di infrastruktur vital. Ia mendesak Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk segera mengevaluasi sistem pengawasan. Kehadiran kamera pengintai di titik-titik strategis dinilai krusial untuk mencegah tindak kriminal dan bahkan potensi terorisme.
Desakan Pembangunan Command Center 24 Jam
Dedi secara spesifik meminta PJT II membangun command center yang beroperasi nonstop selama 24 jam. Pusat kendali ini harus mampu memantau seluruh aktivitas di area bendungan dan sekitarnya. "Ini penting untuk segera dievaluasi. Harus ada ruangan command center yang dijaga piket 24 jam, titik-titiknya bisa digeser, dan setiap pergerakan orang terbaca," tegasnya.
Ia pun mengaitkan dengan skenario terburuk. "Bayangkan, ini kasusnya pembunuhan. Bagaimana kalau ada orang membawa bahan peledak menggunakan mobil lalu ditinggalkan begitu saja?" tuturnya. Menurutnya, pengawasan ketat mutlak diperlukan mengingat status bendungan sebagai Obvitnas.
Dukungan Penuh kepada Kepolisian
Pada hari yang sama, Dedi menemui keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa. Ia kemudian mendatangi Mapolres Purwakarta untuk berkoordinasi dengan Kasat Reskrim terkait perkembangan penyelidikan. "Hari ini saya bertemu dengan Pak Kasat Reskrim, Serse untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan pembunuhan ini. Kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelakunya, karena ini menyangkut rasa aman masyarakat di Jawa Barat," ujarnya.
Dedi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pengungkapan kasus. Sebagai kepala daerah, ia bertanggung jawab memastikan rasa aman warga. Ia mencontohkan keberhasilan pengungkapan kasus di Indramayu yang sebelumnya ia kawal hingga tuntas di pengadilan. Kasus tersebut juga menjadi preseden bagi penanganan kasus satpam ini.
Proses Hukum dan Saksi
Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam kasus ini. Jumlah tersebut mencakup rekan korban, petugas keamanan lain, dan warga sekitar yang mungkin melihat kejadian. Penyidik masih mendalami motif dan pelaku pembunuhan satpam yang tewas ditenggelamkan tersebut.
Keluarga korban sebelumnya mengungkapkan kejanggalan pada kondisi korban. Korban ditemukan dengan tangan terborgol, menimbulkan dugaan adanya kekerasan dan penganiayaan sebelum kematian. Dedi meminta agar proses hukum berjalan transparan dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
Pentingnya Keamanan Objek Vital Nasional
Bendungan Jatiluhur memiliki peran strategis dalam ketahanan air, energi, dan pangan di Jawa Barat. Dengan status Obvitnas, seharusnya pengamanan menjadi prioritas utama. Ketiadaan CCTV di area tanggul menunjukkan kelalaian yang tidak bisa ditoleransi.
Dedi berharap evaluasi sistem keamanan PJT II segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa kejahatan tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga dapat mengganggu fungsi vital bendungan. Ke depannya, pemasangan CCTV dan pembangunan command center menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.
Kasus ini menjadi perhatian publik luas. Masyarakat menanti pengungkapan pelaku dan langkah konkret perbaikan keamanan di Bendungan Jatiluhur. Dedi Mulyadi berjanji akan terus memantau penanganan kasus hingga tuntas.
