Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam hal kebersihan, sanitasi, dan kualitas makanan.
"Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa," kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Ratusan Dapur Ditutup karena Pelanggaran Standar
Sudaryono merinci bahwa 833 dapur yang disuspensi tersebut terdiri dari 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Penutupan ini bersifat permanen, berbeda dengan praktik sebelumnya yang masih memberikan kompensasi kepada pengelola.
"Dapur yang disuspen secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspen tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspen, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspen karena pelanggaran," tegasnya.
Eks Wakil Menteri Pertanian itu menjelaskan bahwa mayoritas dapur ditutup akibat masalah higienitas, sanitasi, dan risiko keracunan. Beberapa pengelola dapur dianggap tidak mengindahkan tenggat waktu perbaikan standar yang telah diberikan.
"Jadi dapur yang disuspen itu terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa diperbaiki, maka kami suspen secara permanen," jelasnya.
Distribusi MBG Dialihkan ke Dapur Lain
Meski ratusan dapur ditutup, Sudaryono menjamin distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak sekolah tidak akan terhenti. Pihaknya akan mengalihkan porsi layanan ke dapur-dapur SPPG lain yang berada di sekitar lokasi terdampak.
"Kami memastikan jangan sampai yang tadinya menerima manfaat jadi tidak menerima. Begitu disuspen, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan itu kepada dapur-dapur lain di sekitar situ," jelas Sudaryono.
Sebelumnya, BGN juga telah memecat 261 pegawai karena melanggar aturan, termasuk 37 tenaga ahli. Langkah ini menunjukkan komitmen BGN dalam menegakkan disiplin dan kualitas program gizi nasional.
Sudaryono: Esensi Program adalah Pemenuhan Gizi
Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengingatkan bahwa esensi program MBG adalah pemenuhan standar gizi, bukan sekadar memberikan makanan. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan program ini adalah kecukupan gizi, bukan sekadar rasa kenyang.
"Sekali lagi ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinyalah yang menjadi tolok ukurnya. Kita ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga jalan," pungkasnya.
Dengan penutupan ini, BGN berharap kualitas layanan SPPG semakin meningkat dan risiko kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Pengelola dapur diimbau untuk selalu mematuhi standar yang telah ditetapkan demi keselamatan penerima manfaat.
