Transformasi Kepemimpinan Perempuan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya transformasi dalam kepemimpinan perempuan saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema 'Breaking Barriers, Building Impact' yang digelar di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7/2026).
"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Data dan Tantangan
Dari 552 daerah yang mencakup provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai kepala daerah menunjukkan perkembangan positif. Namun, Ribka menekankan bahwa tantangan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga pemerataan kesempatan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan.
Berdasarkan pengalamannya dalam membangun karier di birokrasi, ia menilai semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin besar tantangan yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu memiliki motivasi, perencanaan hidup, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi.
Riset dan Kebijakan Afirmatif
Ribka mendorong adanya kajian dan riset yang melibatkan lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi masukan bagi kementerian terkait dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk memperkuat kesetaraan gender.
"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," katanya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Menurutnya, data yang kuat dapat menjadi dasar dalam menyusun regulasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
"Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.
