Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan dirinya akan segera turun tangan menertibkan pemasangan pagar di pusat perbelanjaan dan berbagai properti di Jakarta. Rencana ini disampaikan di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (1/8/2026), sebagai respons atas munculnya pagar-pagar tinggi di sejumlah mal. Menurut Pramono, keberadaan pagar yang berlebihan justru membangun persepsi bahwa Jakarta sedang tidak aman dan tidak nyaman.
Pagar Tinggi Dinilai Mengganggu Citra Jakarta
Pramono mengaku mengikuti dengan seksama perkembangan pemasangan pagar di sejumlah tempat yang kini dibuat sangat tinggi. Ia menegaskan, secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta, keinginan utamanya adalah memastikan Jakarta tetap aman dan nyaman bagi seluruh warganya. “Saya mengikuti dengan seksama adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apa pun Jakarta itu aman, nyaman,” kata Pramono.
Atas dasar itu, Pramono akan meminta para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti, dan perkantoran untuk tidak lagi memasang pagar secara berlebihan. “Termasuk pemilik mal, properti, perkantoran dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu,” ujarnya. Menurut Pramono, pagar tinggi yang dipasang secara berlebihan dapat memicu persepsi negatif publik terhadap kondisi keamanan Jakarta.
Gubernur Yakin Jakarta Aman dan Kondusif
Pramono menegaskan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor. Dari hasil koordinasi tersebut, ia meyakini Jakarta berada dalam keadaan aman dan kondusif. “Jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta, dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja,” kata dia.
Meskipun demikian, Pramono mengakui bahwa tidak ada aturan spesifik yang secara tegas melarang pemasangan pagar tinggi. Ia juga tidak dapat memberikan hukuman kepada pengelola yang tetap memasang pagar. “Untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan, mengganggu Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik,” pungkasnya.
APPBI Sebut Pagar di Mal Bukan Hal Baru
Menanggapi rencana penertiban tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan bahwa pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukanlah praktik baru. Banyak pusat perbelanjaan yang sejak awal pembangunan memang sudah dilengkapi pagar. “Pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru. Banyak pusat perbelanjaan yang sejak awal dibangun memang sudah dilengkapi dengan pagar,” kata Alphonzus saat dikonfirmasi pada Jumat (31/7/2026).
Alphonzus menambahkan, bagi sejumlah mal yang baru memasang pagar, langkah itu lebih ditujukan untuk kepentingan ketertiban area internal dan pengaturan akses pengunjung. “Jika sekarang ada beberapa pusat perbelanjaan yang baru mulai memasang pagar, hal itu lebih dikarenakan untuk kepentingan ketertiban saja,” ujarnya.
Keamanan Lokasi dan Antisipasi Demo Jadi Pertimbangan
Selain ketertiban umum, aspek keamanan lokasi menjadi pertimbangan utama bagi pengelola pusat perbelanjaan. Hal ini terutama berlaku bagi mal yang berada di area rawan unjuk rasa atau dekat dengan titik demonstrasi. “Ada juga pusat perbelanjaan yang berlokasi di area yang sering dilintasi atau berdekatan dengan titik lokasi demonstrasi. Dalam hal ini, pengelola memerlukan batas atau perimeter yang jelas demi menjaga ketertiban,” jelas Alphonzus.
Adapun beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari pernyataan Pramono dan APPBI adalah sebagai berikut:
- Gubernur Pramono Anung akan mengoordinasikan penertiban pagar tinggi di mal, properti, dan perkantoran.
- Pagar yang berlebihan dinilai dapat membangun citra negatif bahwa Jakarta tidak aman.
- APPBI menyatakan pagar di pusat perbelanjaan sudah ada sejak awal pembangunan dan dipasang untuk ketertiban.
- Faktor keamanan dan antisipasi demonstrasi menjadi dasar pengelola mal memasang pagar.
Koordinasi dan Harapan Masyarakat
Persoalan pagar mal juga mendapat perhatian dari aparat kepolisian. Polisi meminta publik tidak berspekulasi terkait pemasangan pagar di mal dan memastikan bahwa Jakarta tetap aman serta kondusif. Hal ini menjadi pengingat bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga dengan rasa aman masyarakat.
Langkah Pramono untuk menertibkan pagar diharapkan dapat menjaga wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka dan bersahabat. Namun, kebutuhan keamanan dari pengelola mal juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kebijakan. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan tercapai keseimbangan antara kenyamanan publik dan keamanan properti di Jakarta.
Belum ada detail teknis mengenai bentuk penertiban yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pernyataan gubernur ini memberikan sinyal bahwa pemprov akan lebih serius dalam mengawasi pemasangan pagar yang berpotensi mengubah persepsi publik terhadap keamanan kota. Pengelola mal pun diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan arahan gubernur tanpa mengorbankan aspek keamanan yang menjadi tanggung jawab mereka.
